Partisipasi Publik Terhadap UU Perbukuan
DPR berharap partisipasi publik masyarakat di Nusa Tenggara Timur dalam upaya penyusunan Undang-undang Perbukuan yang memasuki tahapan uji publik.
Kupang (Antara NTT) - DPR berharap partisipasi publik masyarakat di Nusa Tenggara Timur dalam upaya penyusunan Undang-undang Perbukuan yang memasuki tahapan uji publik.
"Saat ini rancangan undang-undang itu masuk dalam tahapan uji publik dan diharapkan agar masyarakat bisa ikut ambil bagian sehingga bisa lebih mengakomodasi kepentingan masyarakat yang lebih luas," kata Anggota DPR RI Komisi X Anita Jacoba Gah di Kupang, Senin.
Politisi Demokrat itu berada di Kota Kupang untuk melakukan masa reses berdialog dengan jajaran pemerintah setempat dan sejumlah komponen masyarakat lainnya.
Menurut dia, undang-undang yang digagas bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu dimaksud untuk memberikan kemudahan bagi para siswa di seluruh Indonesia untuk mengakses sejumlah buku yang diberikan secara gratis oleh pemerintah.
Meskipun masih terbatas hanya untuk sejumlah buku yang mata pelajarannya diutamakan masuk dalam pelaksanaan ujian nasional, namun akan bisa memberikan keringanan tersendiri bagi para siswa.
Selain itu, dengan pemberlakuan undang-undang tersebut, nantinya setiap siswa yang akan menghadapi ujian nasional bisa lebih mudah mendapatkan ilmu dari sejumlah buku yang diperoleh secara gratis dari pemerintah.
"Dari sanalah tentunya kita berharap akan ada nilai positif bagi para siswa dalam mempersiapkan diri memasuki ujian nasional tanpa harus mengeluarkan anggaran untuk membelinya," kata Anita.
Dengan pelaksanaan uji publik yang sedang dilakukan oleh legislatif bersama masyarakat itu, kata Anita akan memberikan ruang bagi warga dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan bagi penyusunan undang-undang tersebut.
"Ini akan menjadi momentum bagi masyarakat menyampaikan sejumlah masukannya sehingga undang-undang nanti bisa lebih representatif bagi kepentingan masyarakat," katanya.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Kupang Filemon Lulupoy pada kesempatan dialog reses tersebut manyampaikan dukungannya kepada DPR RI khusus Komisi X yang sudah menggagas pembentukan rancangan undang-undang tentang buku tersebut.
Ini bukti keberpihakan para wakil rakyat di Senayan terhadap kondisi para siswa dan lembaga pendidikan yang ada di daerah-daerah terutama yang berada di daerah perbatasan, kepulauan dan yang jauh dari akses layanan perpustakaan.
Dengan begitu maka para siswa akan lebih mendapatkan kepastian belajar dengan panduan sejumlah buku yang bisa diakses gratis untuk kepentingan peningkatan ilmu pengetahuannya untuk masa depannya.
"Guru dan siswa tidak perlu lagi gusar terhadap kekurangan buku mata pelajaran yang akan diuji secara nasional melalui UN. nanti bisa diakses gratis setelah undang-undang itu diberlakukan," kata Filemon.
Sejumlah mata pelajaran yang akan masuk dalam kategori ujian nasional (UN), untuk tingkat SMP meliputi Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan IPA.
Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA, mata pelajaran ujian nasional yang akan diuji, masing-masing Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan satu mata pelajaran pilihan sesuai jurusan.
Sementara untuk SMK mata pelajaran UN yang diuji yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Teori Kejuruan.
Pewarta : Yohanes Adrianus
Editor:
Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
