Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan secara besar-besaran.
"Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas," ucap Presiden saat memberikan pidato usai acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 di gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Minggu.
Selain itu, Presiden juga menekankan bahwa eselonisasi harus disederhanakan.
"Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai
kompetensi," tuturnya.
Baca juga: Jokowi ingin RI lepas dari jebakan kelas menengah
Baca juga: Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi Presiden dan Wapres RI
Ia juga meminta kepada para menteri, para pejabat, dan birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.
"Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," kata Presiden menegaskan.
Selanjutnya, Presiden juga menyoroti soal transformasi ekonomi. "Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Presiden.
Jokowi : penyederhanaan birokrasi terus dilakukan
Tangkapan layar video menampilkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai penandatanganan berita acara pelantikan bersama pimpinan MPR RI di Gedung MPR/DPR RI Jakarta pada Minggu (20/10/2019). (Tangkapan layar video BPMI, Setpres)
Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas
