Kupang (ANTARA) - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Kolfidus menyatakan prihatin terhadap mahalnya biaya rapid test yang dilakukan masyarakat secara mandiri.
"Saya sangat prihatin kalau masyarakat diminta untuk melakukan rapid test mandiri dengan biaya yang mahal," kata Emanuel Kolfidus kepada ANTARA di Kupang, Senin (18/5).
Emanuel Kolfidus mengemukakan hal itu ketika menyikapi keluhan warga di NTT mengenai mahalnya biaya rapid test mandiri yang mencapai Rp500 ribu.
Menurut dia, pemerintah dan DPRD telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk penanganan COVID-19 sehingga sebagian dari anggaran itu bisa untuk pengadaan alat rapid test.
Baca juga: Tujuh pedagang daging sapi di Kupang ditolak RS jalani rapid test
Baca juga: Ombudsman NTT ungkap keluhan warga soal biaya mahal pemeriksaan COVID-19
Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTT ini menegaskan, "Sudah ada alokasi anggaran penanganan COVID-19. Sebagiannya untuk pengadaan alat rapid test untuk memperluas jangkauan tes sehingga mempermudah tracing, dan dapat mengetahui ujung pangkal sumber penularan COVID-19."
Dengan memperluas jangkauan tes, menurut dia, upaya memutus mata rantai penularan akan jauh lebih efektif.
Pemerintah Provinsi NTT, kata dia, sebaiknya melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk bersama mengalokasikan anggaran pengadaan alat rapid test untuk tes massal di NTT.
"Jangan ada masyarakat yang harus membayar sendiri untuk rapid test, kecuali mereka memang benar-benar mampu dan ingin melakukan tes cepat itu," katanya. ***2***
PDIP NTT prihatin mahalnya biaya rapid test mandiri
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT Emanuel Kolfidus. ANTARA/Bernadus Tokan
Saya sangat prihatin kalau masyarakat diminta untuk melakukan rapid test mandiri dengan biaya yang mahal
