Pemprov NTT targetkan belanja proyek 2021 dimulai Januari
Pemerintah provinsi NTT saat ini mendorong agar anggaran negara untuk proyek-proyek 2021 harus dibelanjakan pada Januari atau awal tahun
Kupang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan belanja anggaran untuk proyek pembangunan pada 2021 dimulai pada Januari 2021 untuk mendorong pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi virus Corona atau COVID-19.
"Pemerintah provinsi NTT saat ini mendorong agar anggaran negara untuk proyek-proyek 2021 harus dibelanjakan pada Januari atau awal tahun," kata Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2020 yang digelar Perwakilan BI Provinsi NTT di Kupang, Kamis, (3/12).
Belanja proyek pembangunan di 2021, lanjutnya saat pertemuan bertema "Bersinergi Membangun Pemulihan Ekonomi" yang digelar secara tatap muka dalam jumlah terbatas maupun virual, harus dimulai pada Januari atau paling lambat di Februari untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di NTT.
Baca juga: NTT dorong UMKM jadi penopang ekonomi masyarakat
Nae Soi mengatakan, pemerintah provinsi NTT telah menerima daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dari pusat dengan anggaran senilai Rp35,58 triliun beberapa waktu lalu.
Anggaran negara ini, lanjut dia, harus dimanfaatkan secara cepat dan optimal untuk mendorong pemulihan ekonomi NTT yang terdampak pandemi COVID-19.
"Oleh sebab itu semua tender proyek pembangunan di 2021 kita usahakan sudah selesai semua pada Desember 2020 sehingga kegiatan belanja bisa dimulai pada Januari," katanya.
Nae Soi mengatakan pihaknya telah menggelar rapat bersama DPRD provinsi dan telah disepakati terkait percepatan belanja anggaran untuk pemulihan perekonomian di provinsi berbasiskan kepulauan itu.
Ia menegaskan anggaran proyek pembangungan harus bisa dibelanjakan dengan cepat sehingga perekonomian NTT bisa bertumbuh dengan cepat pula.
Baca juga: Wagub NTT minta SKPD tingkatkan pencegahan korupsi
"Karena satu-satunya andalan untuk pertumbuhan ekonomi sekarang adalah dari keuangan negara sehingga harus dimanfaatkan secara optimal," katanya.
Acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2020 itu dihadiri berbagai elemen perwakilan di antaranya dari Forkopimda NTT, DPRD NTT, BPK NTT, OJK NTT, industri jasa keuangan, media massa, para pelaku usaha dan lainnya.
"Pemerintah provinsi NTT saat ini mendorong agar anggaran negara untuk proyek-proyek 2021 harus dibelanjakan pada Januari atau awal tahun," kata Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2020 yang digelar Perwakilan BI Provinsi NTT di Kupang, Kamis, (3/12).
Belanja proyek pembangunan di 2021, lanjutnya saat pertemuan bertema "Bersinergi Membangun Pemulihan Ekonomi" yang digelar secara tatap muka dalam jumlah terbatas maupun virual, harus dimulai pada Januari atau paling lambat di Februari untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di NTT.
Baca juga: NTT dorong UMKM jadi penopang ekonomi masyarakat
Nae Soi mengatakan, pemerintah provinsi NTT telah menerima daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dari pusat dengan anggaran senilai Rp35,58 triliun beberapa waktu lalu.
Anggaran negara ini, lanjut dia, harus dimanfaatkan secara cepat dan optimal untuk mendorong pemulihan ekonomi NTT yang terdampak pandemi COVID-19.
"Oleh sebab itu semua tender proyek pembangunan di 2021 kita usahakan sudah selesai semua pada Desember 2020 sehingga kegiatan belanja bisa dimulai pada Januari," katanya.
Nae Soi mengatakan pihaknya telah menggelar rapat bersama DPRD provinsi dan telah disepakati terkait percepatan belanja anggaran untuk pemulihan perekonomian di provinsi berbasiskan kepulauan itu.
Ia menegaskan anggaran proyek pembangungan harus bisa dibelanjakan dengan cepat sehingga perekonomian NTT bisa bertumbuh dengan cepat pula.
Baca juga: Wagub NTT minta SKPD tingkatkan pencegahan korupsi
"Karena satu-satunya andalan untuk pertumbuhan ekonomi sekarang adalah dari keuangan negara sehingga harus dimanfaatkan secara optimal," katanya.
Acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2020 itu dihadiri berbagai elemen perwakilan di antaranya dari Forkopimda NTT, DPRD NTT, BPK NTT, OJK NTT, industri jasa keuangan, media massa, para pelaku usaha dan lainnya.