Akademisi: Sudahi eksploitasi agama untuk komoditas politik

Jakarta (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Surakarta Dr. H. Amir Mahmud, M.Ag. mengatakan memasuki 2021 sudah saatnya bangsa ini menyudahi eksploitasi agama sebagai komoditas politik melalui maraknya politik identitas di ruang publik.

Amir Mahmud, dalam rilis yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa masyarakat harus memahami bahwa membela agama bukanlah sesuatu yang berseberangan dengan membela negara. Begitu pula sebaliknya, menegakkan ajaran Nabi juga bukan halangan untuk menegakkan NKRI.

Dosen Pascasarjana pada Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam dari UNU Surakarta ini mengatakan bahwa wawasan kebangsaan yang religius, agama tidak bertentangan dengan negara ini yang sedang dibangun. Hal ini harus dipahamkan kepada masyarakat.

Hal itulah yang sedang dia lakukan saat ini dalam berbagai kesempatan, khususnya mengenai bagaimana membangun masyarakat yang berwawasan kebangsaan religius.

"Saya melihat memang ada kecenderungan dari beberapa tokoh agama yang menjadikan agama sebagai kendaraan untuk me-legitimate tindakannya, seolah-olah ini adalah perintah dari agama. Inilah yang harus kita sudahi," ujar Amir Mahmud.

Menurut dia, sejumlah tokoh itu memiliki kepentingannya sendiri tetapi menggunakan dalih agama.

Oleh karena itu, para tokoh nasional dan agama seharusnya memberikan suatu pernyataan atau sikap wawasan kebangsaan yang religius sehingga tidak selalu menjadikan perbedaan yang ada ini sebagai alat untuk melakukan perlawanan.

"Apalagi, hal ini selalu terjadi dalam konteks politik karena dalam teori poltik, pemerintah dan rakyat ini memang selalu ada yang miss. Tinggal tergantung bagaimana membangun komunikasinya," tutur Direktur Amir Mahmud Center yang bergerak dalam bidang kajian kontranarasi dan ideologi dari paham radikal terorisme ini.

Baca juga: Yaqut mampu jaga keseimbangan masyarakat yang multikultur

Oleh sebab itu, dia berharap para tokoh di Indonesia ini dan para pemimpinnya memahami wawasan kebangsaan yang religius.

Terkait dengan perbedaan, menurut dia, memang harusnya ada yang namanya perbedaan. Akan tetapi, perbedaan tidak seharusnya sampai menyulut pada hal-hal yang sifatnya chaos dan lain sebagainya.

Baca juga: Pengamat : Yaqut sosok anti radikalisme

"Justru perbedaan ini harusnya memberikan warna dalam demokrasi kita. Hal ini sudah ada aturan dan tempatnya untuk menyalurkan perbedaan-perbedaan itu. Jadi, tinggal bagaimana masyarakat dan para tokoh ini menyikapi hal tersebut," ucap mantan anggota Pelajar Islam Indonesia itu.

Amir Mahmud mengatakan bahwa para tokoh tersebut harus betul-betul memahami ideologi Pancasila, khususnya sila pertama, karena di situlah letak wawasan kebangsaan yang religius yang sebetulnya berada.