Jakarta (ANTARA) - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se- Provinsi Bali memastikan solid mendukung KH Yahya Cholil Staquf sebagai calon ketua umum PBNU pada Muktamar Ke-34 NU.
"Kami seluruh Ketua PCNU se-Bali dan Ketua PWNU Provinsi Bali sudah bulat mendukung Gus Yahya (KH Yahya Cholil Staquf)," kata Ketua PCNU Kabupaten Gianyar Sukisno Suwandi dikutip dari siaran pers di Jakarta, Selasa, (23/11).
Para Ketua PCNU se-Bali berkumpul di Gianyar, Senin (22/11), untuk menegaskan kembali dukungan mereka kepada Gus Yahya, sapaan akrab KH Yahya Cholil Staquf, karena beredar kabar Bali mendukung calon petahana KH Said Aqil Siroj.
"Kami sudah mendukung Gus Yahya sejak sebulan lalu, tapi kemarin ada berita hoaks. Jadi, kami luruskan bahwa kami solid mendukung Gus Yahya, bukan yang lainnya," ucap Sukisno menegaskan.
Menurut dia, Ketua PCNU se-Bali menilai sosok Gus Yahya layak memimpin PBNU. Jaringan internasional serta kemampuan Gus Yahya sangat diperlukan untuk membesarkan NU.
Dalam kesempatan itu, Ketua PCNU se-Bali juga mendesak PBNU menjalankan perintah Rois Aam PBNU untuk mempercepat pelaksanaan muktamar NU.
"Muktamar NU harus dipercepat karena panitia sudah siap dan mayoritas pengurus NU se-Indonesia juga menginginkan segera regenerasi kepengurusan di tingkat PBNU," ujar Sukisno.
Menyusul rencana pemerintah untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022, Muktamar Ke-34 NU yang sedianya dilaksanakan pada 23-25 Desember di Provinsi Lampung akan dijadwal ulang.
PBNU hingga saat ini belum memutuskan apakah waktu pelaksanaan muktamar dimajukan atau dimundurkan dari jadwal semula.
Terdapat dua aspirasi terkait penjadwalan ulang waktu pelaksanaan Muktamar Ke-34 NU. Satu pihak menginginkan dimajukan sepekan dari jadwal semula, sedangkan pihak yang lain menginginkan muktamar ditunda hingga awal tahun depan.
Baca juga: Ketum PBNU Said Aqil sebut Jokowi sebagai Bapak Infrastruktur
Baca juga: NU: penyebar idiologi khilafah harus dihukum
