Pemimpin Jangan Anggap Enteng Rakyat

Sabtu, 3 Desember 2016 08:07 WIB

Jangan anggap enteng rakyat..

Karena itu, seorang pemimpin rakyat--apa pun pangkat dan jabatannya--harus terus bersikap rendah hati atau bahasa arabnya disebut Tawadhu..

Selama beberapa hari terakhir masyarakat di seluruh Tanah Air merasa khawatir dan hatinya dag dig dug serta resah setelah mengetahui bahwa pada tanggal 2 Desember 2016 akan berlangsung unjuk rasa besar-besaran di Jakarta akibat pidato Basuki Tjahaja Purnama saat berpidato sebagai gubernur DKI Jakarta di Kepulauan Seribu, yang kemudian dianggap menistakan agama.

Seruan demi seruan agar Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok supaya mundur atau diperiksa polisi terus bergulir karena pidatonya itu yang menyinggung jutaan umat, karena dia menyebut-nyebut Surat Al Maidah padahal dia bukanlah seorang muslim sehingga disangkakan menista agama.

Pada demo 4 November terhadap Ahok yang akan maju lagi dalam Pemilihan Kepala Daerah pada 15 Februari 2017 didemo oleh ratusan ribu orang yang kemudian dilanjutkan lagi dengan unjuk rasa yang lebih besar lagi pada 2 Desember dengan tuntutan yang lebih tajam yakni harus diajukan ke pengadilan.

Karena itu, Polri yang bertugas di bidang keamanan dengan bantuan TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja mengerahkan sedikitnya 23.000 personel mereka agar jika pun aksi menentang Ahok jadi dilaksanakan, suasana kehidupan rakyat Jakarta tak terganggu alias aman apalagi diperkirakan puluhan ribu bahkan ratusan ribu warga dari luar ibu kota akan berbondong-bondong akan masuk Jakarta.

Jalan-jalan di Jakarta terutama di sekitar Istana Merdeka dan Istana Negara-- tempat Istana Kepresidenan-- dijaga ketat bahkan ditutup untuk umum. Bahkan beberapa pintu masuk ke Taman Monumen Nasional ditutup sehingga orang awam atau rakyat biasa tak bisa masuk. Penempatan puluhan ribu personel Polri dan TNI menambah ketegangan suasana pada Jumat.

Rakyat di pusat pemerintahan merasa resah karena pada demo 4 November yang awalnya berjalan mulus, tiba-tiba menjelang malam mulai menunjukkan ketegangan bahkan muncul insiden atau bentrok antara aparat keamanan dengan segelintir pengunjuk rasa yang terus berusaha memaksakan kehendaknya. Di beberapa wilayah saat itu, malahan terjadi pembakaran mobil serta penjarahan.

Ternyata massa yang muncul pada 2 Desember jauh lebih banyak dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya. Semula diduga yang bakal datang hanya sekitar 50.000 hingga 100.000 jiwa. Tapi ternyata yang datang ratusan ribu orang, bahkan ada yang memperkirakan peserta bisa mencapai satu juta jiwa.

Akibatnya begitu banyak ummat Islam yang terpaksa harus shalat Jumat di jalan-jalan mulai dari Mohammad Husni Thamrin, Jalan Medan Merdeka Selatan, Mesjid Istiqlal hingga Monas. Karena itu, semakin muncul dugaan bahwa kericuhan, bentrokan atau" gesekan" bisa terjadi antara aparat keamanan dengan peserta unjuk rasa,

Mereka mula-mula disebut sebagai kelompok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Namun kemudian diubah menjadi Doa Bersama Bela Islam Jilid III 212. Ternyata keadaan aman-aman saja.

Kenapa gesekan itu tak terjadi?

Ini adalah pertanyaan yang amat mudah. Tapi untuk menjawabnya tak mudah karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor pertama yang mungkin paling masuk akal adalah Polri dan TNI sudah menyiapkan diri jauh lebih baik dari 4 November.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dengan dukungan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo "hilir mudik" mendatangi berbagai organisasi terutama yang berbasis Islam untuk mencari jalan tengah serta mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia.

Akhirnya disepakati sesudah melalui perundingan yang sama sekali tidak mudah bahwa setelah shalat Jumat maka peserta akan diberi waktu hingga sekitar pukul 15.00 untuk melakukan ceramah atau tausyiah dan lain-lain untuk kemudian membubarkan diri. Ternyata perjanjian ini sangat ampuh sehingga mulai sekitar pukul 16.00 praktis sudah tidak nampak lagi ada massa di jalan-jalan.

Tapi hampir bisa dipastikan Tito dan Gatot serta para jenderalnya melancarkan "operasi rahasia atau kegiatan intelijen" yang sulit dideteksi oleh orang awam supaya suasana tetap terkendali. Namun tiba-tiba ada kejutan luar biasa.

Sekitar pukul 11.30 WIB, tiba-tiba Presiden Joko Widodo memutuskan untuk ikut sholat Jumat di Monas yang disertai Wapres Jusuf Kalla, Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin serta Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Menurut Menteri Agama, keputusan itu hanya diambil beberapa menit sebelum shalat Jumat dimulai sekitar pukul 11.45.

Tentu saja, kehadiran Joko Widodo menggemparkan dan disambut gembira dan sangat hangat oleh peserta shalat Jumat. Soalnya pada 4 November, Kepala Negara tak melakukan hal yang sama.

Usai Jumatan, Presiden melontarkan pidato singkatnya antara lain" Saya mengucapkan terima kasih kepada para kiai dan para habaib". Kemudian Jokowi mengharapkan kepada ummat akan pulang secara tertib.

Sikap pejabat

Kembali ke inti persoalan, maka semua orang tentu akan bertanya adakah hikmah dari kasus Ahok yang dituduh menistakan agama Islam sehingga apa yang harus dilakukan agar kejadian serupa yak terjadi lagi di masa mendatang.

Semua orang pasti tahu bahwa Ahok bukanlah seorang muslim sehingga patutkah atau haruskah dia berkomentar tentang hal-hal yang di luar bidangnya?.

Banyak orang yang juga tahu bahwa Ahok adalah orang yang nadanya bisa disebut berkomentar " semaunya sendiri" tanpa mempertimbangkan sikap atau pendapat orang lain.

Ahok tentu saja berhak untuk maju lagi dalam pemilihan calon gubernur pada 15 Februari tahun mendatang. Namun di Kepulauan Seribu, dia itu berbicara sebagai seorang gubernur karena masih mengenakan seragam seorang kepala daerah dan bukannya sebagai seorang calon gubernur ataupun peserta pilkada.

Karena itu, masyarakat di seluruh Tanah Air tentu berhak minta kepada pejabat yang mana pun juga agar kalau mereka bicara dalam forum yang terbuka maka bicaralah apa adanya saja sehingga tidak menyerempet" ke kanan atau ke kiri".

Akibatnya, maka seluruh negara menjadi "gempar" atau "kerepotan" mulai dari Presiden, menteri hingga puluhan ribuan prajurit Polri dan TNI.

Selain harus memikirkan satu kasus yang sebenarnya tak usah terjadi, maka banyak orang harus menyediakan waktunya secara khusus untuk merenungkan hal-hal yang sebenarnya tak perlu dilakukan hingga berapa miliar uang yang harus dikeluarkan misalnya untuk mendatangkan prajurit-prajurit dari beberapa polda atau kodam dari luar Jakarta bahkan luar Pulau Jawa guna mengamankan Jakarta.

Belum lagi ribuan rakyat yang kehidupan sehari-harinya harus terganggu mulai karena perjalanan sehari-harinya tak lancar hingga pendapatannya berkurang bahkan anjlog.

Karena itu, seorang pemimpin rakyat-- apa pun pangkat dan jabatannya-- harus terus bersikap rendah hati atau bahasa arabnya disebut tawadhu.

Semua pemimpin di Tanah Air-- siapa pun orangnya-- harus tetap sadar bahwa mereka itu hanyalah pelayan masyarakat atau abdi rakyat sehingga mereka pasti tidak akan pernah menyakiti orang awam yang mana pun juga .

Jadi semua rakyat tentu berhak meminta atau menuntut kepada seluruh pemimpin mereka agar tokoh-tokoh pemerintah itu mulai dari jenjang paling bawah hingga paling tinggi supaya tetap mengabdi sampai kapan pun juga-- selama masih menjadi pemimpin-- kepada rakyatnya.

Janganlah menimbulkan rasa benci, atau muak dan lain-lain sehingga mereka tetap dianggap, dihormati, disegani rakyat terutama dari kalangan paling bawah.

Rasanya sikap mental dan budi pekerti Bung Hatta, Adam Malik, Ali Sadikin, serta Jenderal Purnawirawan Mohammad Jusuf pantas ditiru oleh semua jajaran pemerintahan masa kini dan masa depan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.