Kupang (AntaraNews NTT) - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menerjunkan sekitar 5.675 personelnya guna mengamankan sejumlah tahapan penyelenggaraan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) serta Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2019 mendatang.
"Untuk berbagai tahapan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden 2019 nanti kami dari Polda NTT sudah menyiapkan kurang lebih 5.675 personel agar semuanya berjalan dengan aman dan damai," kata Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman kepada wartawan di Kupang, Kamis (20/9).
Hal ini disampaikannya usai memimpin apel gelar pasukan Mantap Brata Pemilihan Anggota Legislatif serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di lapangan Polda NTT.
Pengamanan berbagai tahapan Pileg dan Pilpres 2019 itu tidak hanya melibatkan personel dari Polri saja, tetapi juga melibatkan personel TNI yang jumlahnya 2/3 atau kurang lebih 6.000 personel dari jumlah personel seluruh anggota Polda NTT.
"Mulai hari ini operasi Mantap Brata sudah mulai dijalankan dan akan dihitung selama 391 hari," tambahnya.
Mantan Kadiv Hukum Mabes Polri itu menambahkan untuk tahap pertama pihaknya akan lebih mengedepankan upaya-upaya deteksi dini serta preventif dengan harapan agar penyelenggaraan pesta demokrasi itu dapat berjalan dengan baik dan aman.
Pada kesempatan itu juga Polda NTT mengelar deklarasi damai penyelenggaraan Pileg serta Pilpres 2019 yang dihadiri oleh Danrem Korem 161/Wirasakti Kupang, Ketua KPU NTT, Uskup Agung Kupang, Kepala BIN NTT, perwakilan dari partai Politik serta Kepala Kejaksaan Tinggi NTT.
Baca juga: Gangguan kamtibmas di NTT turun 19,87 persen
Kapolda mengatakan dengan deklarasi itu, semua pihak diharapkan dapat menjaga keamanan di provinsi yang toleransi antaragamanya sangat tinggi itu.
Sebab untuk menjaga keamanan di NTT khususnya selama Pileg dan Pilpres itu bukan hanya tugas Polri dan TNI saja, tetapi juga seluruh elemen masyarakat di provinsi berbasis kepulauan itu.
Ia menyatakan optimistis bahwa penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019 dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada gangguan, sebab belajar dari pengalaman penyelenggaraan Pileg serta Pilpres sebelumnya dan yang terakhir adalah Pilkada NTT pada Juni 2018 lalu.
Penyebar Hoaks
Kapolda juga mengimbau masyarakat NTT untuk tidak menyebarkan berbagai informasi hoaks selama tahapan penyelenggaraan pemilihan anggota legislatif serta pemilihan Presiden 2019 mendatang.
"Kalau berbicara hoaks, kami sudah mengimbau penyebar hoaks agar tidak melakukan perbuatan itu, karena memang ada ancaman hukumannya," katanya.
Jenderal polisi berbintang dua itu mengatakan bahwa informasi hoaks terkadang menimbulkan konflik di antara masyarakat, oleh karena itu perbuatan tersebut memang harus dilarang.
"Imbauan ini kami sampaikan juga kepada tokoh agama agar bisa menyampaikan ke umatnya baik di gereja, masjid atau tempat ibadah lainnya," tuturnya.
Baca juga: Polda NTT perketat pengamanan
Masyarakat juga diimbau untuk tidak langsung menyimpulkan secara utuh berbagai informasi yang disampaikan melalui media sosial.
Namun terlebih dahulu menyaringnya dan mencari informasi yang sebenar-benarnya agar tidak menjadi korban hoaks juga dan kemudian turut menyebarkannya.
"Yang jelas saya mau katakan janganlah membuat berita yang memancing konflik, karena sudah pasti akan kami tindak tegas," katanya menambahkan.
