Sekolah Apresiasi Penolakan Moratorium UN
"Ini bukti bahwa rencana moratorium yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan belum tepat untuk kepentingan peningkatan kualitas dan mutu siswa dari sekolah," kata Geradus Satu.
Kupang (Antara NTT) - Sekolah di Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur memberi apresiasi kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menolak rencana moratorium ujian nasional bagi siswa yang digagas Mendikbud Muhadjir Effendy.
"Ini bukti bahwa rencana moratorium yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan belum tepat untuk kepentingan peningkatan kualitas dan mutu siswa dari sekolah," kata Kepala SMA Negeri 1 Boawae, Kabupaten Ngada, Flores, NTT, Geradus Satu yang dihubungi dari Kupang, Jumat.
Menurut dia, tidak digelarnya ujian nasional dan hanya memberikan keluasan sekolah menentukan kelulusan siswa, akan sangat berdampak kepada kualitas ilmu pengetahuan yang dimiliki para siswa.
Hal itu karena secara nasional sekolah tidak memiliki standar kelulusan yang bisa dijadikan dasar dan indikator bagi kelulusan peserta didik. "Apalagi kami yang bersekolah di Flores yang jauh dari kota provinsi. Akan sangat sulit terapkan standar kelulusannya," katanya.
Oleh karenanya masih relevan dan masih sangat penting, ujian nasional dilakukan agar ada standar dan mutu kelulusan yang dipatok secara nasional, sehingga bisa menjadi dasar ukuran ilmu dan pengetahuan siswa yang bersekolah itu.
Dia mengaku dalam praktik pelaksanaan ujian nasional selama ini, meski terdapat sejumlah kendala terkait distribusi soal, namun hal itu praktis tidak mengganggu jadwalnya.
Oleh karena itu, sehartusnya tidak ada alsan pelaksanaannya dimoratorium dan memberikan kewenangan sekolah untuk menentukan kelulusan.
Dengan tidak terlaksana ujian nasional, para siswa akan tidak sungguh-sungguh dalam belajar, karena beranggapan bahwa akan diluluskan sekolah.
Hal itu akan berdampak kepada tingkat kemampuan dan kualitas hasil pendidikan yang dimiliknya. "Saya khawatir jika tidak ada lagi ujian nasional maka siswa tidak belajar lagi karena dia menganggap akan diluluskan sekolah. Ini kondisi yang tidak menguntungkan bagi dunia pendidikan," katanya.
Dia berharap ke depan pelaksanaan ujian nasional terus berlanjut agar bisa menciptakan satu standar kelulusan yang berlaku nasional untuk kepentingan kualitas akademik siswa.
Rencana moratorium ujian nasional yang digagas Kemendikbud dibatalkan dalam rapat kabinet paripurna di kantor presiden Rabu, 7 Desember 2016 yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia masih perlu ujian nasional.
"Usul moratorium itu tidak disetujui. Tapi, disuruh kaji ulang," ujarnya.
Pengkajian yang diharapkan adalah bagaimana meningkatkan mutu ujian nasional yang sudah ada saat ini sehingga hasilnya lebih maksimal.
Bagaimanapun, ujian nasional masih dibutuhkan, meskipun perlu kerja keras meningkatkan mutunya secara merata.
"Tanpa ujian nasional, bagaimana bisa mengetahui bahwa daerah ini kurang atau tidak," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Pewarta : Yohanes Adrianus
Editor:
Laurensius Molan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
