Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta apabila ujian nasional (UN) kembali diterapkan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dapat menghadirkan sistem UN berbasis komputerisasi atau digital, bukan dengan cara manual.
"Kami sudah sampaikan ke Mendikdasmen, silahkan laksanakan ujian nasional, tapi jangan pakai format lama atau cara manual," kata Lalu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, (7/1).
Menurut dia, penerapan UN berbasis digital itu akan mampu mencegah kemunculan kecurangan dalam pelaksanaan ujian.
Lebih lanjut, Lalu menyampaikan selain rentan menimbulkan kecurangan, penerapan UN menggunakan kertas juga membutuhkan proses cetak yang cukup rumit. Kemudian, dibutuhkan biaya mahal untuk mencetak soal. Ada pula, kata dia melanjutkan, tahapan proses distribusi soal ke seluruh penjuru Indonesia yang harus dilalui dan memakan waktu.
Dalam pelaksanaan UN dengan sistem manual itu, menurut dia, pengiriman soal juga harus dikawal secara ketat oleh pihak kepolisian, mulai dari percetakan, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan sampai tingkat sekolah.
"Makanya, kami minta jangan menggunakan sistem yang lama. Cara manual itu harus ditinggalkan," ujar dia.
Berikutnya, Lalu meminta Kemendikdasmen agar menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana digital secara matang, sebelum UN dilaksanakan. Kebutuhan itu mencakup komputer atau laptop, jaringan internet, dan server yang handal.
"Jaringan IT harus betul-betul dipikirkan dan disiapkan sejak sekarang sehingga nanti UN digital bisa dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai persoalan yang pernah terjadi pada pelaksanaan asesmen nasional terulang dalam UN nanti," ucap dia.
Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II itu pun memberikan contoh pelaksanaan asesmen nasional di NTB yang kurang efektif. Hal itu, menurutnya, disebabkan karena sarana IT yang kurang memadai. Alat asesmen hanya tersedia di kota. Alat tersebut kemudian digunakan bergantian di tingkat kecamatan.
"Jadi, sekolah harus menunggu giliran penggunaan alat asesmen. Jelas hal tersebut membutuhkan waktu cukup lama. Hal itu tidak boleh terjadi UN nanti. Sarana prasarana IT harus betul-betul dipersiapkan," ucapnya.
Baca juga: Anggota legislator minta penerapan kembali UN dikaji secara mendalam
Baca juga: DPR-Kemendikbud sepakat tiadakan UN
