#BPK

Pemerintah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur memfasilitasi dilakukan pernikahan massal terhadap 65 pasangan suami istri (pasutri) yang belum menikah secara sah di daerah itu. "Pada ...

Wali Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jefri Riwu Kore mendorong perusahan daerah (PD) Pasar Kota Kupang melakukan penataan terhadap semua pasar tradisional setempat agar lebih bersih dan nyaman. ...

Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur berhasil meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT setelah 24 tahun menjadi daerah otonom. ...

Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, segera menindak lanjuti temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan NTT untuk menelusuri aset kendaraan yang belum terdata. "Kami pastikan ...

Sebanyak lima kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum menyalurkan dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk kegiatan pembangunan daerah, masing-masing di antaranya Timor Tengah Utara, Sumba ...

Presiden Joko Widodo mempersilakan aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi untuk "menggigit" pejabat maupun para ...

Presiden Joko Widodo mengingatkan anggaran percepatan penanganan COVID-19 dalam Rancangan APBN-P 2020 yang sebesar Rp677,2 triliun harus dikelola secara akuntabel dan transparan, serta jangan sampai ...

Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2020 mengenai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bertujuan untuk menyelamatkan usaha rakyat yang ...

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo mengatakan sebanyak 7.500 alat pelindung diri bantuan pemerintah pusat bagi petugas medis untuk penanganan COVID-19 telah ...

Pemerintah Kabupaten Flores Timur melakukan konsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang ada di Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait polemik gaji bagi para pegawai kontrak di ...