#FISKAL DAERAH

Anggota Komisi II DPR RI Rycko Menoza menyatakan rencana alokasi bantuan sebesar Rp20,5 triliun kepada 490 pemerintah daerah, diharapkan memperkuat kondisi fiskal daerah sekaligus memastikan ...

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menggodokusulan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membantu pemerintah daerah yang kesulitan fiskal dalam membayar gaji Pegawai ...

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menilai pembaruan regulasi fiskal daerah menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten dalam mendorong investasi, ...

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai pilihan tenor Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi hingga 40 tahun dapat memperluas ...

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan peningkatan belanja pengendalian inflasi terbukti signifikan menekan inflasi bulanan di NTT, berdasarkan ...

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya akan mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) hingga para kepala daerah se-Indonesia untuk membahas permasalahan fiskal daerah, ...

Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus berupaya memperkuat tata kelola aset sekaligus mendukung upaya pemanfaatan aset untuk meningkatkan pendapatan daerah. ...

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengoptimalkan pungutan pajak demi kemandirian fiskal, yang diawali dengan Penandatanganan Addendum ...

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu melaporkan realisasi pendapatandaerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp10,12 triliun hingga Juni 2026, dengan APBD konsolidasi ...

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)mencatat realisasi penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) di Provinsi NTT mencapai Rp10,85 triliun hingga Juni 2026 ...