#FISKAL DAERAH

Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo mendorong relaksasi kebijakan fiskal guna menjaga keseimbangan belanja pegawai dan kualitas layanan publik di tengah keterbatasan PAD dan tekanan keuangan ...

Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena menegaskan masih mencari solusi dengan pemerintah pusat terkait polemik PPPK yang dirumahkan akibat kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 ...

Pemerintah resmi menerapkan kebijakan transformasi budaya kerja nasional dan efisiensi energi yang mulai berlaku pada 1 April 2026 sebagai bagian dari strategi penyesuaian menghadapi dinamika global ...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut kepastian mengenai kebijakan bekerja dari rumah (WFH) dalam rangka penghematan energi di tengah dinamika global akan diumumkan pada Selasa ...

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) telah menyalurkan Rp4,37 triliun atau 21,63 persen dari total alokasi dana transfer ke daerah (TKD) untuk Provinsi Nusa Tenggara ...

Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur, menegaskan pentingnya perumusan program yang realistis dan tetap sasaran bagi masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana ...

Pengamat ekonomi regional dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, James Adam mengatakan kebijakan pembatasan belanja pegawai dari APBD maksimal 30 persen bersifat wajib karena sesuai dengan undang-undang ...

Sejumlah kepala daerah se-Nusa Tenggara Timur sepakat untuk bernegosiasi dengan pemerintah pusat dan DPR terkait kebijakan ketentuan pembatasan belanja pegawai sebesar 30 persen yang berdampak pada ...

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat perekonomian NTT pada 2025 tumbuh sebesar 5,14 persen (cumulative-to-cumulative/ctc), meningkat signifikan ...

Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur, menggandeng bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam kolaborasi memperkuat digitalisasi pembayaran pajak guna mendorong ...