#HUKUM ADIL

Kumpulan berita hukum adil, ditemukan 331 berita.

Menjaga marwah pers di tengah dinamika aksi penegakan hukum

Dalam beberapa hari terakhir, ruang publik diwarnai polemik yang bermula dari sebuah konferensi pers terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menyita perhatian masyarakat. Dalam forum ...

Mencari desain ideal untuk pemberantasan korupsi

Kasus yang menyeret Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan AgungFebrie Adriansyah, seharusnya tidak semata dipahami sebagai persoalan benar atau salahnya seseorang. Terlalu ...

Legislator berharap tersangka korupsi eks Jampidsus dihukum mati

Anggota Komisi III DPR Nasyirul Falah Amru meminta penegak hukum memberi hukuman mati kepada tersangka korupsi sekaligus Eks Jampidsus, FA. "Kalau bisa dihukum mati. Karena apa? Karena ini ...

Prabowo meminta pejabat militer, polisi dan jaksa introspeksi diri

Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh unsur aparatur negara, mulai dari birokrat, pejabat militer, kepolisian, hingga kejaksaan untuk melakukan introspeksi dalam menjalankan tugas dan tanggung ...

Yusril mempersilakan Nadiem ajukan banding atas vonis 10 tahun penjara

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mempersilakan Nadiem Anwar Makarim untuk mengajukan banding atas vonis 10 tahun penjara terkait ...

Bea Cukai Kupang memusnahkan barang ilegal senilai Rp1,5 miliar

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kupang memusnahkan sejumlah barang ilegal yang menjadi barang sitaan senilai Rp1,56 miliar. Kepala KPPBC TMP C Kupang ...

Bawaslu NTT menggandeng PWI perkuat pengawasan menuju Pemilu 2029

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTT untuk memperkuat pengawasan pemilu dan penyebarluasan informasi menjelang ...

Gubernur NTT: Hutan adat harus bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi warga

Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lenamengatakan hutan adat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelestarian lingkungan dan perlindungan hak masyarakat adat, tetapi juga ...

Permohonan uji materiil kuota internet hangus tak dapat diterima MK

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyoal kuota ...

MK mengabulkan penarikan kembali uji materiil terkait kedudukan Polri

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan penarikan kembali uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menyoal tentang kedudukan Polri di bawah Presiden dan meminta untuk ...