#HUKUM ADIL

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan sebagai landasan hukum baru dalam pengaturan upah pekerja dan buruh di Indonesia. Berdasarkan salinan ...

Wali Kota Kupang drChristian Widodo mendukung sinergi penerapan pidana kerja sosial sebagai upaya memperkuat keadilan restoratif sekaligus menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sosial pelaku ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan komitmen untuk menyelesaikan konflik antarwarga yang terjadi di Kecamatan Satar Mese dengan mengedepankan pendekatan ...

Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai pada 2026 patut dibaca lebih jauh daripada sekadar kebijakan fiskal teknis. Di balik angka-angka big data yang menunjukkan ...

Kementerian Hukum (Kemenkum) memperkuat arah reformasi hukum di Nusa Tenggara Timur melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Reformasi Hukum Daerah sebagai forum evaluasi, sinkronisasi program, dan perumusan ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur bersama gubernur NTT memperkuat sinergi reformasi hukum daerah serta sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan dan tata ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Timur bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ende mempercepat agenda nasional pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk mewujudkan ...

Fatwa "Pajak Berkeadilan" yang ditetapkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Munas XI November 2025 sontak memantik diskusi luas, terutama di tengah naik-turunnya kondisi ekonomi, keluhan ...

Tim Percepatan Reformasi Polri menyerap masukan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk FKUB, Setara Institute, hingga Gusdurian, untuk perbaikan institusi kepolisian. Ketua FKUB Bali, Ida ...

Pemerintah mematangkan penyempurnaan kebijakan tata kelola royalti lagu dan musik guna memperkuat ekosistem hak cipta melalui Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyempurnaan Rekomendasi Kebijakan ...