#JABATAN SIPIL

Kumpulan berita jabatan sipil, ditemukan 212 berita.

KPK : Korupsi di sektor pelayanan publik bermula dari hal kecil

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi di sektor pelayanan publik kerap bermula dari penyimpangan yang dianggap sepele dan kemudian berkembang menjadi pelanggaran yang lebih ...

MKH memberhentikan Hakim IWS dengan hak pensiun

Majelis Kehormatan Hakim (MKH), yang terdiri atas hakim Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY), menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap dengan memperoleh hak pensiun kepada IWS, hakim di ...

Kapolri membuka peluang profesional sipil isi jabatan di Polri

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri berupaya membuka peluang bagi kalangan profesional sipil untuk menduduki jabatan tertentu di lingkungan Polri melalui pengaturan dalam ...

Wamen PANRB Dorong Perluasan Layanan Publik Inklusif di Kota Kupang

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto mendorong Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, terus memperkuat pelayanan publik yang inklusif ...

Prabowo menerbitkan Perpres 5/2026 atur tunjangan hakim ad hoc

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc, yang ditetapkan pada 4 Februari 2026 untuk memperkuat kualitas ...

Pemprov NTT dan Kemendagri sinkronkan kebijakan penguatan layanan daerah

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyinkronkan sejumlah kebijakan strategis bersama Kementerian Dalam Negeri guna mempercepat peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penguatan layanan ...

Kemenkum NTT mengharmonisasi Perbup Sikka terkait THR dan gaji ke-13

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengharmonisasikan dua rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sikka tentang regulasi Pemberian Tunjangan Hari Raya ...

Pemprov NTT cairkan THR ASN senilai Rp96,4 Miliar

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan telah mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov NTT senilai Rp96,4 miliar Kepala Badan ...

PPPK menguji UU ASN ke MK karena tidak ingin jadi "ASN kelas dua"

Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menguji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) ke Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran tidak ingin menjadi “ASN ...

Pemerintah ,menganggarkan Rp55 triliun untuk THR Lebaran 2026 ASN

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2026 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ...