#JABATAN SIPIL

Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait polisi aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil serta merta ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masihmempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa anggota Polri yang menduduki jabatan di luar kepolisian untuk mengundurkan diri atau ...

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 mungkin tidak menimbulkan gegap gempita seperti putusan politik lainnya, tetapi dampaknya jauh lebih mendasar dari yang tampak di permukaan. ...

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan bahwa anggota Polri aktif yang menduduki jabatan di luar institusi ...

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menduduki jabatan di luar kepolisian alias jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ...

Guru Besar Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Teuku Faisal Fathani resmi menggantikan Prof Dwikorita Karnawati sebagai Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). ...

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi soal perintah membentuk lembaga independen pengawas aparatur sipil negara (ASN) akan dijadikan sebagai masukan ...

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA KupangNusa Tenggara Timur(NTT)Antonius Hubertus Jawa Gili memperketat pengawasan terhadap praktik judi online atau daring kepada seluruh ...

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang menetapkan 16 dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan memicu perdebatan. Bagi publik ...

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan sebanyak 16 dokumen syarat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden sebagai informasi yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka untuk publik tanpa ...