#KETUA DPD

Kumpulan berita ketua dpd, ditemukan 972 berita.

Megawati kembali dikukuhkan menjadi Ketum PDIP dalam kongres di Bali

Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030 dalam Kongres Ke-6 PDIP yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Jumat. Adapun ...

Pemkot Kupang dukung bisnis properti demi pertumbuhan ekonomi daerah

Pemerintah Kota KupangNusa Tenggara Timur mendukung kiprah Real Estate Indonesia (REI) NTT selaku lembaga yang bergerak dalam industri properti dan selama ini berkontribusi bagi pembangunan ...

Cak Imin usul ke Presiden Prabowo: Kepala daerah dipilih pusat atau DPRD

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dapat ditunjuk pusat atau dipilih DPRD. “Kalau ...

Prabowo meluncurkan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin. ...

Prabowo menyerahkan SK badan hukum Kopdes ke perwakilan ketua koperasi

Presiden RI Prabowo Subianto menyerahkan surat keputusan (SK) badan hukum Koperasi Desa (Kopdes) dan Koperasi Kelurahan (Kopkel) Merah Putih kepada perwakilan lima ketua koperasi. Prosesi ...

Beras oplosan dan pentingnya pengawasan hak konsumen

Isu pengoplosan beras kembali mencuat ke permukaan dan menjadi perhatian luas berbagai kalangan. Praktik ini tak hanya memicu keresahan publik, tetapi juga mendorong respons serius dari para ...

IHGMA perluas Gerakan Beli Produk NTT lewat UMKM Corner di hotel

Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) selakuorganisasi profesi yang mewadahi para General Manager hotel di Indonesiaturut memperluas Gerakan Beli Produk NTT melalui usaha ...

Puan:Putusan MK soal pemisahan pemilu menyalahi UUD

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pemilu antara pemilu nasional dan pemilu lokal menyalahi amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Maka ...

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, solusi "buah simalakama"

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan, dengan jeda waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun dan 6 bulan. Putusan ...

Tim ahli: Revisi UU Jaminan Sosial mendesak akomodasi perkembang zaman

Salah satu Tim Ahli Rancangan Undang-undang, Rekson Silabanmenyebut revisi Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sangat mendesakagar bisa ...