Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani untuk meminta audiensi membahas Rancangan Undang-Undang tentang ...
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto.mengaku lembaga antirasuah ini tidak dilibatkan saat pemerintah membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Kitab ...
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto berharap lembaga antirasuah ini dapat bertemu dengan Komisi III DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU ...
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto memandang bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) ...
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menjelaskan alasan situs resmi DPR RI kerap mengalami server down yang berpotensi menyebabkan publik sulit dalam mengakses sejumlah dokumen atau ...
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menolak pernyataan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tetap perlu mengatur ...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah selesai mengkaji Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). ...
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan bahwa pasal soal penyadapan di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Pidana alias KUHAP dihapus secara keseluruhan. Menurut dia, ...
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membongkar sindikat beras oplosan yang telah merugikan rakyat dan mengganggu program Presiden Prabowo Subianto ...