#KUHAP BARU

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru setelah disetujui oleh DPR RI akan berlaku mulai 2 Januari 2025, bersamaan dengan ...

Rapat Paripurna ke-18 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 205-2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang ...

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang akan disahkan, tidak mengatur penyadapan sama sekali. ...

Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Rivai Kusumanegara mendorong segera dilakukan pengesahanRancangan Undang-Undang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) guna ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan salah satu alasan baru mengumumkan status Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) kepada publik pada Rabu (5/11), atau lebih dari 1x24 jam setelah ditangkap ...

Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan dibahas secara terbuka dan transparan dengan mengedepankan prinsip partisipasi publik yang ...

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) menetapkan dan menahan tiga tersangka dalam dua kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi dan renovasi sekolah di Kota dan Kabupaten Kupang dengan ...

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan bahwa pasal soal penyadapan di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Pidana alias KUHAP dihapus secara keseluruhan. Menurut dia, ...

Selama 44 tahun, sistem hukum di Indonesia menggunakan produk hukum peninggalan kolonial melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau yang dikenal dengan Kitab ...

Komisi III DPR RI mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP bakal terdiri dari 334 pasal dengan ...