#MENKUM

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyerahkan penegakan hukum mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung. "Kita sekarang kan masih ...

Dengan Pengurus Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB) hasil Muktamar VI Bali meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah kewenangan Menteri Hukum (Menkum) dari mengesahkan menjadi mencatat ...

Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas meresmikan pembentukan 3.442 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) pada seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). “Capaian 100 ...

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendorong koordinasi dan optimalisasi pelayanan hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui serangkaian kunjungan kerja khususnya di Kota Kupang, mulai Rabu ...

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru menjadi instrumen strategis dalam ...

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Rancangan Peraturan Presiden akibat turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan mengatur ...

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan progres pembentukan lima peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk mengenai ...

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan keadilan restoratif atau restorative justice (RJ) bukan untuk kasus tindak pidana korupsi hingga tindak pidana kekerasan seksual. “Kalau untuk ...

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pihak-pihak yang bisa mengadukan tindak pidana akibat perzinaan atau kumpul kebo adalah hanya pasangan sah dan orang tua, atau delik aduan. ...

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah dan DPR RI telah melalui proses yang sangat panjang dalam menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru untuk meninggalkan warisan ...