#PEMERINTAH USULKAN

Kumpulan berita pemerintah usulkan, ditemukan 227 berita.

Gubernur Laiskodat usul pengembangan zona perdagangan bebas di Timor Leste

Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) mengusulkan pengembangan zona perdagangan bebas atau free trade zone di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste dan Indonesia-Australia. ...

Tuba Helan : Tidak ada alasan mendasar untuk menunda Pemilu 2024

Pakar hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur, DrJohanes Tuba Helan mengemukakan bahwa tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan Pemilu serentak ...

Pemerintah tampung aspirasi penundaan Pemilu 2024

Pemerintah menampung berbagai aspirasi dari masyarakat mengenai usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana Pemerintah menampung ...

BKKBN: Perlu maksimalkan peran PKK turunkan kekerdilan di NTT

Ketua Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan pemerintah daerah perlu memaksimalkan peran Tim Pendamping Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) ...

15 Wanita NTB bersiap rebut Mahkota Putri Mandalika 2022

Ketua Panitia Pemilihan Putri Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menyatakan, dari proses seleksi tahapan yang telah dilakukan, sebanyak 15 peserta dari Kabupaten/Kota akan menjalani proses ...

ADO NTB usulkan regulasi tarif batas atas sewa kendaraan menjelang MotoGP

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Driver Online (ADO) Nusa Tenggara Barat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk membuat regulasi soal tarif batas atas kendaraan seiring tingginya harga sewa ...

Pegiat pemilu sebut tak relevan KPU/bawaslu permanen di daerah

Pegiat pemilu Titi Anggraini menilai keberadaan KPU dan bawaslu yang permanen di kabupaten/kota tidak relevan bila tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala ...

Artikel - Kerangka hukum Pemilu 2024 tak jauh beda dengan aturan Pemilu 2019

Sampai penghujung tahun 2021, kerangka hukum pemilihan umum (pemilu) tidak mengalami perubahan. Jika tidak ada perubahan hingga 2024, aturan main megapesta demokrasi ini tidak jauh berbeda dengan ...

Pegiat pemilu sebut perlu revisi UU Pilkada terkait badan peradilan khusus

Pegiat pemilu Titi Anggraini memandang perlu perubahan atas Pasal 157 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) terkait dengan pembentukan badan peradilan khusus yang menangani ...

Polda NTT terjunkan tim pantau tarif tes PCR

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menerjunkan tim khusus untuk memantau rumah sakit atau klinik-klinik yang belum menerapkan harga atau tarif baru tes PCRCOVID-19. "Saat ini sudah ...