#PEMILU SELA

Kumpulan berita pemilu sela, ditemukan 3205 berita.

Komnas HAM desak polda evaluasi penanganan demo di Semarang hingga Makassar

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mendesak kepolisian daerah (polda) untuk mengevaluasi penanganan aksi demonstrasi di Semarang, Jawa Tengah dan Makassar, Sulawesi Selatan yang ...

Kapolda NTT tekankan antisipasi kerawanan pada Pilkada serentak 2024

Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga menekankan pentingnya antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan yang bisa saja terjadi selama tahapan Pilkada ...

Polda siagakan 6.000 personel amankan Pilkada Serentak 2024 di NTT

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menyiagakan sebanyak 6.000 personeluntuk mengamankan seluruh rangkaian tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 di provinsi berbasis kepulauan ...

Cak Imin menjadi ketum PKB lagi, nyatakan PKB harus menjadi partai mandiri

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin usai terpilih kembali menjadi ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa untuk periode 2024-2029 menyatakan bahwa partainya harus menjadi partai mandiri ke depannya. Ia ...

KPU Mabar buka layanan bantuan pendaftaran bakal calon

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) membuka layanan meja bantuan (helpdesk) pendaftaran bakal calonbupati dan wakil bupati setempat untuk Pilkada ...

Analis: Sikap DPR batal sahkan UU Pilkada untuk meredam amarah rakyat

Analis yang juga pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Raja Muda Bataona mengatakan, sikap DPR yang akhirnya membatalkan ...

Komisi II RDP dengan KPU putuskan PKPU akomodasi putusan MK

Komisi II DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Senin (26/8) pagi guna memutuskan Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan kepala daerah yang ...

KPU tegaskan putusan MK soal pilkada dipedomani hingga penetapan paslon

KPU RI menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pilkada, yakni syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan, akan terus dipedomani hingga penetapan pasangan calon ...

Peneliti TII: Rakyat berhak marah atas ketidakpatuhan DPR pada MK

Peneliti The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Christina Clarissa Intania menyerukan bahwa rakyat berhak marah atas ketidakpatuhan DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ...

Ahli bilang Pertimbangan hukum MK sama mengikatnya dengan amar putusan

Pengajar Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini menjelaskan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) sama mengikatnya dengan amar putusan sehingga bersifat final dan ...