#PUTUSAN MK

Komisi II DPR RI menyetujui rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang daerah pemilihan (Dapil) untuk Pemilu 2024 dalam Rapat Kerja yang menghadirkan perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan ...

Lima hari setelah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan kerawanan radikalisme pada tahun politik 2023-2024, seorang perempuan bercadar membawa senjata api tertangkap saat hendak menerobos ...

Akademisi dari Universitas Pakuan Dr Andi Muhammad Asrun mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 72/PUU-XVII/2019 soal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah menyelamatkan nasib ...

Ilmuwan dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr Ahmad Atang,mengatakan, penolakan Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 ...

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meluruskan anggapan yang berkembang soal Surat Edarkan Mendagri Nomor 821/5492/SJ memberikan izin kepada penjabat (Pj), pelaksana tugas (Plt), maupun penjabat ...

Mahkamah Konstitusi (MK) RI menolak gugatan pengujian UU Nomor 40/1999 tentang Pers yang diajukan oleh tiga orang wartawan. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua ...

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai kasus pengunduran diri calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang lulus tahap akhir harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. "Pemerintah ...

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyatakanpenetapan perwira tinggiTNI aktif sebagai penjabat (Pj.) kepala daerah dibenarkan secara regulasi. ...

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham)Edward O.S.Hiariejmengatakan pasal terkait penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden berubah dari ...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan penempatan perwira tinggi (pati) TNI aktif sebagai penjabat kepala daerah tidak salah. "Soal ...