#SIDANG SENGKETA PILKADA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Timur mengatakan bahwa sebanyak 10 hasil pilkada dari sejumlah daerah di NTT digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Anggota Komisioner KPU NTT Baharuddin ...

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan sehingga Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ...

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)Suhartoyo mengatakan bahwa pihaknya belum menerima pendaftaran sengketa hasil pilkada tingkat provinsi hingga Senin siang pukul 13.00 WIB. “Kalau ...

Dewan Guru Besar (DGB) Universitas Indonesia mendesak pembentuk undang-undang yaitu DPR dan pemerintah untuk menghentikan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang saat ini ...

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon peserta pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut ditegaskan ...

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menegaskan hakim tidak boleh ikut campur (cawe-cawe) dalam proses pembuktian ketika menangani sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), baik pemilu ...

Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) akan menguji konsekuensi informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam persidangan sengketa informasi yang diselenggarakan pada pekan depan, 13 Maret ...

Presiden Joko Widodoberharap Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mempersiapkan diri menjadi wasit yang adil karena kini Indonesiamemasuki tahun politik menjelang Pemilu Serentak 2024. ...

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2, yakni Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly dari kepesertaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten ...

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengatakan langkah pengecekan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) Orient P Riwu Kore oleh Bawaslusebagai kecurigaan awal terkait kewarganegaraan ganda ...