Jakarta (ANTARA) -
"Kami sangat berharap MK melakukan persiapan yang matang agar dapat menjadi wasit yang adil bagi yang bersengketa, baik sengketa di pileg, pilpres, maupun pilkada," kata Jokowi dalam Sidang Pleno Khusus MK dengan agenda penyampaian Laporan Tahunan 2022 di Jakarta, Rabu, (24/5/2023).
Jokowi juga mendorong kualitas putusan MK diperlihatkan dari aspek kecepatan penerbitan putusan. Menurut dia, keadilan yang tertunda terlalu lama adalah sebuah ketidakadilan.
"Kita harus berusaha keras agar Pemilu serentak 2024 kita jadikan sebagai ajang pembuktian kualitas demokrasi Indonesia, sekaligus memilih pemimpin-pemimpin yang amanah untuk meraih tujuan berbangsa dan bernegara," pesan Jokowi.
Selain itu, dia menambahkan bahwa Pemerintah berterima kasih kepada para hakim konstitusi dan jajaran pendukung di MK yang telah menegakkan hukum konstitusional atau constitutional justice.
Hukum konstitusional, kata Jokowi, adalah elemen kunci dari demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan kepastian hukum.
"Memang tidak selamanya pemerintah sependapat dengan pandangan MK, tapi Pemerintah selalu menerima, menghormati, dan melaksanakan putusan MK. Pemerintah yakin bahwa kehidupan bernegara kita akan tertata dengan baik jika diselenggarakan berdasarkan konstitusi," imbuh Jokowi.
Lebih lanjut, dia yakin bahwa MK telah dan akan terus melakukan upaya terbaik untuk menjaga konstitusi bangsa Indonesia.
"Saya percaya Mahkamah Konstitusi telah dan akan terus bekerja keras untuk menjaga konstitusi dan mengawal demokrasi, demi menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia," tutup Jokowi dalam sambutannya.
MK menggelar Sidang Pleno Khusus dengan agenda penyampaian Laporan Tahunan 2022. Ketua MK Anwar Usman menjelaskan laporan tersebut mengenai permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus oleh mahkamah, serta pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.
"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim sidang pleno khusus Mahkamah Konstitusi dengan agenda penyampaian Laporan Tahunan 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum," kata Anwar Usman.
Baca juga: MK tidak mengatur sistem pemilu terbuka atau tertutup menurut Mahfud MD
Baca juga: Cendekiawan: MK tolak presidential threshold amankan desain pemilu 2024
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jokowi harap MK jadi wasit yang adil di tahun politik