#SISTEM HUKUM

Kumpulan berita sistem hukum, ditemukan 854 berita.

Revisi UU Penyiaran dan kebebasan pers

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia. Isi dari undang-undang ini mencakup ...

Kemenkum NTT perkuat ekosistem layanan kekayaan intelektual

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) memperkuat ekosistem layanan Kekayaan Intelektual (KI) untuk meningkatkan program pelindungan serta optimalisasi pendampingan pendaftaran KI di ...

Telkomsel menanggapi gugatan kuota internet hangus ke MK

Telkomsel menyampaikan tanggapan atas gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem penghangusan kuota internet yang belum digunakan ...

PRIMA: Usulan kenaikan ambang batas parlemen tidak sesuai putusan MK

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Anshar Manrulu menilai usulan menaikkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) oleh sejumlah partai parlemen menunjukkan tidak ...

12 tokoh mengajukan "amicus curiae" untuk kasus korupsi minyak mentah

Sebanyak 12 tokoh mengajukan amicus curiae alias sahabat pengadilan untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018–2023. Amicus curiae diserahkan ...

BP3MI NTT menyiapkan 15 Desa Migran Emas untuk melindungi pekerja migran

Balai Pelayanan Pelindungan dan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyiapkan pembentukan 15 Desa Migran Emas guna memperkuat pelindungan dan pemberdayaan pekerja ...

Kemenkum merekomendasikan penutupan 25 situs pelanggar hak cipta

Kementerian Hukum (Kemenkum) merekomendasikan penutupan atau pemblokiran 25 situs yang melakukan pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait serta peredaran produk palsu mengatasnamakan PT Modena ...

Pemprov NTT mendorong gerakan bersama cegah kekerasan perempuan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) mendorong sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui gerakan ...

DJPb: Alokasi pagu anggaran infrastruktur NTT pada 2026 mencapai Rp1,61 triliun

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat alokasi pagu anggaran infrastruktur tahun 2026 untuk provinsi inimencapai Rp1,61 triliun. ...

Kemenkum NTT harmonisasikan 99 ranperda sepanjang 2025

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mengharmonisasikan sebanyak 99 rancangan peraturan daerah (ranperda) dan 87 rancangan peraturan kepala daerah ...