DJPb: Alokasi pagu anggaran infrastruktur NTT pada 2026 mencapai Rp1,61 triliun

Kamis, 19 Februari 2026 21:30 WIB

Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT Adi Setiawan (kiri) saat berkunjung ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. (ANTARA/HO-DJPb NTT)

Kupang, NTT (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat alokasi pagu anggaran infrastruktur tahun 2026 untuk provinsi ini mencapai Rp1,61 triliun.

“Total sebesar Rp1,61 triliun ini difokuskan untuk akselerasi penyelesaian Proyek Strategis Nasional, penguatan ketahanan air, dan konektivitas,” kata Kepala Kanwil DJPb NTT Adi Setiawan di Kupang, NTT, Kamis.

Ia menjelaskan pemerintah berkomitmen mendorong pertumbuhan dan peningkatan aktivitas ekonomi melalui pembangunan aset fisik baru, meliputi irigasi, gedung dan bangunan, serta penambahan nilai jalan dan jembatan, gedung dan infrastruktur lainnya.

“Sektor pekerjaan umum tetap menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur di NTT, di mana tujuh dari 10 Satker dengan pagu terbesar berada di bawah kementerian ini,” ujarnya.

Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis NTT tercatat mengelola porsi tunggal untuk belanja modal dan belanja gedung dan bangunan terbesar dari keseluruhan anggaran, yakni senilai Rp311,9 miliar. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menyelesaikan fasilitas fisik yang berdampak luas bagi masyarakat NTT.

“Investasi terbesar dialokasikan pada Sekolah Rakyat dengan pagu Rp188,9 miliar,” kata Adi.

Saat ini, lanjut dia, sedang dibangun Sekolah Rakyat Tahap II (Tahun Anggaran 2025 hingga 2026) yang berlokasi di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

Sekolah Rakyat tersebut akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang akademik maupun non akademik seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sistem Penyediaan Air Bersih.

Ia menambahkan investasi besar juga diarahkan pada sektor sumber daya air melalui pembangunan saluran irigasi guna mendukung ketahanan pangan dan air.

Total pagu anggaran untuk proyek saluran irigasi sekitar Rp0,5 triliun dengan rincian untuk pembangunan, penambahan nilai, dan pemeliharaan irigasi. Penyelesaian pembangunan bendungan yakni SNVT Pembangunan Bendungan I sebesar Rp132,6 miliar dan SNVT Pembangunan Bendungan II sebesar Rp115,4 miliar, menjadi mesin utama penggerak sektor ini.

Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II menjadi pengelola anggaran jalan dengan pagu besar Rp212,6 miliar dan realisasinya telah mencapai 17 persen untuk pemeliharaan dan penambahan nilai jalan dan jembatan.

Di luar sektor infrastruktur darat, pemerintah juga memberikan perhatian signifikan pada sektor perhubungan laut guna memperlancar arus distribusi logistik. Pelabuhan Marapokot menjadi sorotan utama dengan alokasi signifikan sebesar Rp79,9 miliar dan telah terealisasi 32 persen.

Adi menyebut hal ini menandakan lonjakan investasi pada logistik laut yang melampaui belanja modal di sektor transportasi udara pada 2026. Selain itu, pengembangan juga menyasar KSOP Waingapu dan Pelabuhan Wini.

Alokasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi transportasi laut dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan konektivitas antarpulau.

Sementara itu, pada konektivitas udara, sektor transportasi udara didukung melalui pengembangan UPBU Wonopito (Rp13 miliar) dan UPBU Komodo (Rp5,5 miliar).

Sampai awal Februari, realisasi untuk UPBU Wonopito mencapai Rp 3,6 miliar dan UPBU Komodo mencapai Rp200 juta.

Pada sektor pendidikan, investasi juga diarahkan untuk pengembangan sarana pendidikan tinggi. Universitas Nusa Cendana (Undana) mendapatkan alokasi sebesar Rp61 miliar, diikuti oleh Universitas Timor (Unimor) sebesar Rp16 miliar.

Pada sektor layanan hukum dan keamanan, pembangunan dan pemeliharaan gedung pelayanan publik mencakup Kejaksaan Negeri Kota Kupang sebesar Rp25 miliar dan Satbrimob Polda NTT sebesar Rp9,2 miliar.

Sementara itu, Labuan Bajo dan Flores Barat terus diperkuat sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas.

Dukungan lintas sektor terlihat dari alokasi untuk Kantor Imigrasi Labuan Bajo sebesar Rp30 miliar, Pengadilan Negeri Labuan Bajo sebesar Rp10 miliar dan, Badan Otorita Labuan Bajo Flores sebesar Rp4,8 miliar.

“Melalui alokasi anggaran ini, diharapkan wajah infrastruktur NTT di tahun 2026 akan semakin kokoh, konektivitas semakin lancar, serta pengelolaan dan ketersediaan air bagi masyarakat dapat terjamin sepenuhnya demi kemajuan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” katanya.

Adi menegaskan keberhasilan pembangunan infrastruktur strategis memerlukan sinergi kuat antara kementerian, lembaga, dan masyarakat NTT agar investasi besar pada sektor jalan, bendungan, dan fasilitas publik memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat.