#SISTEM HUKUM

Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 223/PUU-XXIII/2025 terkait UU ASN dan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terkait UU Polri, ...

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 mendapat beragam respons yang pada intinya menegaskan bahwa putusan ini merupakan terobosan penting dalam menjamin kebebasan pers sekaligus ...

Pengamat politik Boni Hargens menilai pemberian kesempatan para atlet SEA Games berprestasi untuk bergabung bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencerminkan visi transformatif dalam ...

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) Silvester Sili Laba mendorongperan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) agar gunakan pendekatan humanis ...

Peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali terjadi pada 10 Januari 2026 dan kali ini melibatkan oknum pegawai pajak, wajib pajak, dan konsultan pajak, ...

Dua puluh tahun pilkada langsung berjalan, tetapi kesejahteraan daerah tetap sangat ditentukan oleh pusat. Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, namun ruang fiskal dan kewenangan kebijakannya ...

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)secara tegas menyatakan sikap untuk mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat. "Rakernas I partai ...

Gelombang gugatan terhadap kecerdasan buatan di berbagai negara memperlihatkan satu pola yang berulang: ketika ruang digital melukai, teknologi kerap lebih dulu dituding. Padahal, di balik setiap ...

Pemerintah China mengaku tetap mendukung peran sentral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan multilateralisme meski Amerika Serikat (AS) mundur dari puluhan organisasi internasional dan badan di bawah ...

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Rancangan Peraturan Presiden akibat turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan mengatur ...