#TAHUN POLITIK

Kumpulan berita tahun politik, ditemukan 2135 berita.

DKPP memutus 198 perkara etik selama 2025

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPPmenyatakan telah memutus 198 perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sepanjang tahun 2025 dengan melibatkan 950 penyelenggara ...

Komisi II DPR: Proses pencopotan Bupati Aceh Selatan akan dilakukan DPRD setempat

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa proses pencopotan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS dari jabatannya akan dijalankan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Sesuai ...

Kemkomdigi mengidentifikasi 1.890 konten hoaks dalam satu tahun terakhir

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengungkapkan pihaknya telah mengidentifikasi sebanyak 1.890 konten hoaks yang tersebar di ruang digital dalam satu tahun terakhir, tepatnya periode 20 ...

Alain Niti Susanto dipercaya jadi Ketua DPD Golkar NTT

Ketua Kosgoro Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Alain Niti Susanto dipercaya untuk memimpin dewan Pimpinan Wilayah (DPD) Partai Golkar NTT Periode 2025-2030. "Semalam kami bermusyawarah dan ...

Upaya Indonesia membaca arah baru modernisasi China

Ketika Komite Sentral Partai Komunis China merilis rekomendasi untuk Rencana Lima Tahun ke-15, dunia tidak melihatnya sebagai dokumen kebijakan biasa. Rekomendasi itu dipandang seba8gai sinyal ...

Bahlil mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar kepala daerah kembali dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). "Khusus menyangkut Pilkada, setahun lalu kami ...

Pemohon uji UU Pemilu meminta non-parpol bisa daftar anggota DPR

Pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) di Mahkamah Konstitusi meminta agar kalangan non-partai politik (parpol) bisa mendaftar menjadi calon anggota ...

Kemenkum dan Pemkab Belu harmonisasi tiga Raperda perkuat regulasi daerah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Pemerintah Kabupaten Belu melakukan harmonisasi tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk memperkuat regulasi dan memantapkan ...

MK: Jika anggota DPR tidak layak, rakyat bisa ajukan protes ke partai politik

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan jika menilai anggota DPR maupun DPRD tidak lagi layak menjadi anggota dewan, rakyat selaku pemilih dapat mengajukan protes kepada partai politik yang menaungi ...

MK menolak uji materi yang meminta rakyat bisa berhentikan anggota DPR

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan uji materi Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD (UU MD3) yang meminta rakyat bisa ...