Kupang (ANTARA News NTT) - Anggota DPRD Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dari PKB Daniel Hurek mendukung penuh upaya pemerintah menutup lokalisasi Karang Dempel (KD) di Tenau Kupang, namun harus melalui fase pembinaan dan rehabilitasi.
"Fase pembinaan dan rehabilitasi ini penting dilakukan agar secara bertahap mereka melepaskan diri dari perilaku lama ke perilaku baru secara normal dalam kehidupan bermasyarakat," kata mantan Wakil Wali Kota Kupang itu kepada Antara di Kupang, Jumat (14/12).
Pemerintah Kota Kupang mulai 1 Januari 2019, akan menutup lokalisasi KD tersebut, meski banyak mengalami hambatan dan tantangan dari para pekerja seks komersial (PSK) yang berjumlah sekitar 130 orang itu.
Menurut Daniel Hurek, upaya pemerintah untuk menutup lokalisasi tersebut sesungguhnya merubah perilaku orang. Perilaku yang dijalani rutin menjadi kebiasaan dan dalam kasus pekerja seks komersial (PSK) tergolong kecanduan," katanya.
Oleh sebab itu, kata dia, harus ada fase pembinaan atau rehabilitasi, agar secara bertahap mereka melepaskan diri dari perilaku lama ke perilaku baru dan hidup normal dalam masyarakat.
Dalam hubungan dengan itu, pemerintah Kota Kupang harus mempersiapkannya dengan baik agar tidak menimbulkan masalah baru bagi PSK, serta pihak lain yang rentan terhadap perilaku para PSK tersebut.
Baca juga: PSK Karang Dempel minta pemerintah tundah penutupan lokalisasi
Baca juga: Pemkot Kupang bantu modal usaha bagi PSK
Pemerintahan Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore akan membekali para PSK dengan sejumlah uang sebagai modal usaha kelak setelah mereka sampai di kampung halamannya masing-masing di Pulau Jawa.
Pemerintah Kota Kupang selain menutup lokalisasi KD, akan juga menutup hotel-hotel kelas melati di Kota Kupang yang memiliki indikasi menampung para PSK .
"Tidak hanya KD yang akan ditutup, tetapi ada beberapa hotel yang terindikasi ?menampung PSK juga menjadi sasaran untuk ditutup pada Januari 2019," tambah Plt Sekda Kota Kupang, Thomas Ga.
"Fase pembinaan dan rehabilitasi ini penting dilakukan agar secara bertahap mereka melepaskan diri dari perilaku lama ke perilaku baru secara normal dalam kehidupan bermasyarakat," kata mantan Wakil Wali Kota Kupang itu kepada Antara di Kupang, Jumat (14/12).
Pemerintah Kota Kupang mulai 1 Januari 2019, akan menutup lokalisasi KD tersebut, meski banyak mengalami hambatan dan tantangan dari para pekerja seks komersial (PSK) yang berjumlah sekitar 130 orang itu.
Menurut Daniel Hurek, upaya pemerintah untuk menutup lokalisasi tersebut sesungguhnya merubah perilaku orang. Perilaku yang dijalani rutin menjadi kebiasaan dan dalam kasus pekerja seks komersial (PSK) tergolong kecanduan," katanya.
Oleh sebab itu, kata dia, harus ada fase pembinaan atau rehabilitasi, agar secara bertahap mereka melepaskan diri dari perilaku lama ke perilaku baru dan hidup normal dalam masyarakat.
Dalam hubungan dengan itu, pemerintah Kota Kupang harus mempersiapkannya dengan baik agar tidak menimbulkan masalah baru bagi PSK, serta pihak lain yang rentan terhadap perilaku para PSK tersebut.
Baca juga: PSK Karang Dempel minta pemerintah tundah penutupan lokalisasi
Baca juga: Pemkot Kupang bantu modal usaha bagi PSK
Pemerintahan Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore akan membekali para PSK dengan sejumlah uang sebagai modal usaha kelak setelah mereka sampai di kampung halamannya masing-masing di Pulau Jawa.
Pemerintah Kota Kupang selain menutup lokalisasi KD, akan juga menutup hotel-hotel kelas melati di Kota Kupang yang memiliki indikasi menampung para PSK .
"Tidak hanya KD yang akan ditutup, tetapi ada beberapa hotel yang terindikasi ?menampung PSK juga menjadi sasaran untuk ditutup pada Januari 2019," tambah Plt Sekda Kota Kupang, Thomas Ga.