Menkopolhukam: Pemerintah tak boleh diam hadapi pemberontak
Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keterangan usai mengunjungi Ponpes Nurul Jadi Paiton di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (22/4/2023) (ANTARA/Novi Husdinariyanto)
"Kalau hanya menumpas (KKB), itu sangat mudah; karena melindungi masyarakat sipil juga menjadi tugas negara, tapi tentu kami tidak boleh diam dalam menghadapi pemberontak. Itu kata kunci berikutnya," kata Mahfud usai mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton di Kabupate Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu, (22/4/2023).
Mahfud mengatakan TNI dan Polri terus mempersiapkan strategi untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
"Sebenarnya ada dua kesulitan. Pertama, sandera dijadikan tameng hidup atau menjadi perlindungan diri KKB. Ketika kita bergerak, mereka mengancam akan membunuh (sandera); sedangkan kita sebagai negara yang beradab harus bisa melindungi warga negara asing," jelasnya.
Selain menjadikan pilot berkebangsaan Selandia Baru sebagai "tameng", Mahfud mengatakan kelompok kriminal itu juga menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai alat untuk melindungi diri mereka dari gerakan TNI dan Polri.
Oleh karena itu, dia meminta semua pihak bersabar karena saat ini Pemerintah sedang menyusun langkah-langkah yang tetap menjamin keamanan dan keselamatan sandera serta masyarakat sipil setempat.
Philip Mark Mehrtens disandera KKB sejak 7 Februari 2023. Philip disandera KKB setelah mendaratkan pesawatnya di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Selain menyandera Philip, KKB juga membakar pesawat jenis Pilatus Porter milik Maskapai Susi Air.
Baca juga: Satu prajurit TNI masih hilang usai penyerangan KKB di Nduga, Papua
Baca juga: Tim gabungan evakuasi Jenazah Pratu Arifin dan tiga prajurit lainnya dari Nduga
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mahfud MD: Pemerintah tidak boleh diam menghadapi pemberontak
Pewarta : Novi Husdinariyanto
Editor : Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Kemenko Polhukam rancang sistem pelaporan terkait tindakan aksi terorisme
18 October 2024 12:55 WIB, 2024
Kemenko Polhukam bahas usul hapus pasal larangan personil TNI berbisnis
18 July 2024 13:00 WIB, 2024
Hadi Tjahjanto ingin dapat masukan Mahfud MD demi tuntaskan PR di Kemenko Polhukam
21 February 2024 18:34 WIB, 2024
Presiden Jokowi melantik Hadi sebagai menko polhukam dan AHY menjadi menteri ATR
21 February 2024 11:38 WIB, 2024
Ahmad Sahroni dengar isu Hadi Tjahjanto akan dilantik menjadi Menko Polhukam
20 February 2024 13:46 WIB, 2024
Mahfud MD ungkap mundur karena tidak ingin berseberangan dengan Presiden Jokowi
02 February 2024 5:50 WIB, 2024
Ari Dwipayana sebut tugas dan fungsi Kemenko Polhukam tetap berjalan
31 January 2024 16:26 WIB, 2024
Terpopuler - Politik & Hukum
Lihat Juga
Sidang kode etik Kapolres Bima Kota nonaktif AKBP Didik akan digelar Kamis depan
16 February 2026 7:42 WIB
Menteri PPPA: Penanganan kasus kekerasan seksual harus berperspektif korban
15 February 2026 11:04 WIB
KPK mendalami kaitan rangkap jabatan Mulyono dengan kasus restitusi pajak
15 February 2026 11:01 WIB
Presiden Prabowo: Kami tahu ada yang mengganggu Indonesia, kami tidak bodoh
14 February 2026 8:24 WIB
Eks Dirut PT PIS dituntut 14 tahun penjara pada kasus dugaan korupsi minyak
14 February 2026 8:16 WIB
Anak Riza Chalid dituntut 18 tahun penjara pada kasus dugaan korupsi minyak
14 February 2026 8:14 WIB
Gubernur NTT menegaskan proses hukum pihak memanipulasi data warga miskin
13 February 2026 18:36 WIB