Kupang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur menilai pinjaman Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp1,3 triliun akan membebani Gubernur NTT berikutnya jika gubernur saat ini Viktor B Laiskodat tidak maju lagi dalam Pilgub berikutnya.
“Sudah pasti pinjaman ini akan sangat membebankan kepala daerah yang baru karena tekanan fiskal yang ada membuat pemerintah harus membagi lagi untuk kepentingan pembayaran hutang yang diwariskan oleh pimpinan daerah sebelumnya,” kata Wakil Ketua DPRD Inche Sayuna di Kupang, Minggu, (4/6/2023)
Hal ini dia sampaikan menanggapi masalah utang Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp1,3 triliun yang berasal dari dana pemulihan ekonomi (PEN) dengan masa pengembalian hingga 2028.
Menurut dia itulah resiko yang akan ditanggung nanti oleh pemimpin setelah pak gubernur sekarang. Kecuali ujar dia, Gubernur NTT saat ini mau maju lagi dan menang .
“Tapi kalau tidak lagi maka siapapun penggantinya harus bekerja dua kali lebih keras untuk meningkatkan penerimaan daerah karena warisan utang sebelumnya,” tambah dia.
Secara etika tambah dia memang ini kurang pantas atau kurang etis, tetapi karena ini adalah sebuah kebijakan khusus dari pemerintah pusat maka pinjaman PEN ini boleh melebihi masa jabatan kepala daerah.
Utang Pemprov NTT saat ini tersisa hanya dari pinjaman PEN saja yang berasal dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan akan dilunasi dalam tenggang waktu lima tahun. Pemprov NTT sendiri sudah harus mulai mencicil pokok dan bunga pada tahun 2023 ini.
Menurut dia dengan adanya utang tersebut, membuat kondisi APBD NTT sangat tertekan, kebutuhan fiskal kita terus membesar , sementara ruang fiskal dan kapasitas fiskal terbatas.
“Keseimbangan primer APBD kita minus. Secara teori kalau keseimbangan fiskal APBD minus artinya kita tidak punya dana yang cukup untuk membayar bunga pinjaman dan pokok pinjaman,” tambah dia.
Dia pun mengatakan bahwa bunga dan pokok pinjaman tersebut langsung dipotong dari DAU setiap tahun dari pusat.
“Jadi setiap tahun DAU yang dikirim itu sudah langsung dipotong pembayaran bunga dan pokok pinjaman sehingga Pemda tidak punya pilihan. Ini yang membuat beban APBD kita semakin tertekan,” tambah dia.
Apalagi ujar dia Pemda tidak punya upaya yang serius mendongkrak penerimaan, sebab penerimaan NTT terus menurun baik itu dari DAU maupun PAD.
“Turunnya PAD kita menambah beban yang cukup berat bagi fiskal daerah,” tambah dia.
Lebih lanjut kata dia, pada Rabu (7/6) pekan depan dirinya akan memimpin rapat dengan pendapat dengan pemerintah provinsi berkaitan dengan laporan utang pemprov NTT untuk mengetahui berapa banyak cicilan per tahun dan sisa utang berapa banyak.
Sebelumnya Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) NTT Zakarias Moruk di Kupang pekan lalu mengatakan bahwa dana PEN senilai Rp1,3 triliun itu dipinjam oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat semasa pandemi COVID-19.
Dia menjelaskan bahwa, masa pembayaran cicilan utang Pemda itu dibayar hingga masa jabatan gubernur NTT berikutnya karena sampai dengan 2028.
Dia menjelaskan bahwa dana pinjaman awalnya hanya Rp980 miliar namun pembayaran utang dihitung hingga Rp1,3 triliun karena sudah terhitung dengan pokok serta sisa pinjaman.
Karena itu pihaknya saat ini tengah membuat skema pembayaran utang dana PEN tersebut agar bisa dilaksanakan oleh kepala daerah selanjutnya.
Baca juga: Pemprov NTT mulai cicil pinjaman senilai Rp1,3 triliun
“Sudah pasti pinjaman ini akan sangat membebankan kepala daerah yang baru karena tekanan fiskal yang ada membuat pemerintah harus membagi lagi untuk kepentingan pembayaran hutang yang diwariskan oleh pimpinan daerah sebelumnya,” kata Wakil Ketua DPRD Inche Sayuna di Kupang, Minggu, (4/6/2023)
Hal ini dia sampaikan menanggapi masalah utang Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp1,3 triliun yang berasal dari dana pemulihan ekonomi (PEN) dengan masa pengembalian hingga 2028.
Menurut dia itulah resiko yang akan ditanggung nanti oleh pemimpin setelah pak gubernur sekarang. Kecuali ujar dia, Gubernur NTT saat ini mau maju lagi dan menang .
“Tapi kalau tidak lagi maka siapapun penggantinya harus bekerja dua kali lebih keras untuk meningkatkan penerimaan daerah karena warisan utang sebelumnya,” tambah dia.
Secara etika tambah dia memang ini kurang pantas atau kurang etis, tetapi karena ini adalah sebuah kebijakan khusus dari pemerintah pusat maka pinjaman PEN ini boleh melebihi masa jabatan kepala daerah.
Utang Pemprov NTT saat ini tersisa hanya dari pinjaman PEN saja yang berasal dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan akan dilunasi dalam tenggang waktu lima tahun. Pemprov NTT sendiri sudah harus mulai mencicil pokok dan bunga pada tahun 2023 ini.
Menurut dia dengan adanya utang tersebut, membuat kondisi APBD NTT sangat tertekan, kebutuhan fiskal kita terus membesar , sementara ruang fiskal dan kapasitas fiskal terbatas.
“Keseimbangan primer APBD kita minus. Secara teori kalau keseimbangan fiskal APBD minus artinya kita tidak punya dana yang cukup untuk membayar bunga pinjaman dan pokok pinjaman,” tambah dia.
Dia pun mengatakan bahwa bunga dan pokok pinjaman tersebut langsung dipotong dari DAU setiap tahun dari pusat.
“Jadi setiap tahun DAU yang dikirim itu sudah langsung dipotong pembayaran bunga dan pokok pinjaman sehingga Pemda tidak punya pilihan. Ini yang membuat beban APBD kita semakin tertekan,” tambah dia.
Apalagi ujar dia Pemda tidak punya upaya yang serius mendongkrak penerimaan, sebab penerimaan NTT terus menurun baik itu dari DAU maupun PAD.
“Turunnya PAD kita menambah beban yang cukup berat bagi fiskal daerah,” tambah dia.
Lebih lanjut kata dia, pada Rabu (7/6) pekan depan dirinya akan memimpin rapat dengan pendapat dengan pemerintah provinsi berkaitan dengan laporan utang pemprov NTT untuk mengetahui berapa banyak cicilan per tahun dan sisa utang berapa banyak.
Sebelumnya Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) NTT Zakarias Moruk di Kupang pekan lalu mengatakan bahwa dana PEN senilai Rp1,3 triliun itu dipinjam oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat semasa pandemi COVID-19.
Dia menjelaskan bahwa, masa pembayaran cicilan utang Pemda itu dibayar hingga masa jabatan gubernur NTT berikutnya karena sampai dengan 2028.
Dia menjelaskan bahwa dana pinjaman awalnya hanya Rp980 miliar namun pembayaran utang dihitung hingga Rp1,3 triliun karena sudah terhitung dengan pokok serta sisa pinjaman.
Karena itu pihaknya saat ini tengah membuat skema pembayaran utang dana PEN tersebut agar bisa dilaksanakan oleh kepala daerah selanjutnya.
Baca juga: Pemprov NTT mulai cicil pinjaman senilai Rp1,3 triliun