Kupang (ANTARA) - Kanwil Kemenkumham NTT meraih dua penghargaan sekaligus dengan predikat terbaik pertama dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT.
Kepala Kanwil Kemenkumham NTT Marciana D Jone di Kupang, Selasa mengatakan bahwa dua penghargaan tersebut adalah Peringkat Pertama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I TA 2023 Kategori Pagu Sedang dengan nilai 95,4.
"Kemudian yang kedua adalah terbaik Pertama Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Periode Semester I Tahun 2023," katanya.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil DJPb NTT, Catur Ariyanto Widodo kepada Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana D. Jone dalam acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Semester II TA 2023 di Aula Timor Lantai 6 Gedung Keuangan Negara.
Marciana mengatakan, dua penghargaan yang diterima menjadi pemicu untuk terus mempertahankan kinerja pelaksanaan anggaran tetap baik kedepannya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kanwil DJPb NTT atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin selama ini.
"Mempertahankan itu sulit, sehingga kami tidak boleh berpuas diri. Namun akan terus melakukan perubahan, meningkatkan kinerja, terus belajar dan paling penting terus membangun kerja sama dengan Kanwil DJPb dan KPPN," ujarnya didampingi Kepala Bagian Umum, M. Wahab Marawali.
Baca juga: 2.174 WBP di NTT dapat remisi HUT ke-78 RI
Menurut Marciana, jajaran Kanwil Kemenkumham NTT membangun komitmen untuk patuh terhadap aturan yang berlaku serta target kinerja yang telah ditetapkan.
Untuk memastikan realisasi anggaran sesuai target, monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin dan terus menerus. Selain itu, komitmen pimpinan juga turut mendukung peningkatan kinerja pengelolaan keuangan.
"Kami terus berupaya meningkatkan kapasitas SDM, termasuk pemahaman mereka terhadap regulasi dan ketaatan dalam melaksanakan regulasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran, sampai pelaporan keuangan," jelasnya.
Baca juga: Sekjen Kemenkumham menerima gelar honoris causa dari Unesa
Kepala Kanwil DJPb NTT, Catur Ariyanto Widodo mengatakan, pencapaian nilai IKPA memang ditentukan oleh komitmen pimpinan dan peningkatan kompetensi SDM di lingkungan satuan kerja (satker). Pihaknya mengapresiasi seluruh satker kementerian/lembaga termasuk Kanwil Kemenkumham NTT karena telah berhasil membawa Bumi Flobamora berada di urutan kedua secara nasional terkait dengan pencapaian IKPA pada triwulan II (semester I) tahun 2023.
"Terkait dengan pencapaian IKPA pada triwulan II tahun 2023 lalu, kita menduduki urutan kedua secara nasional dengan predikat sangat baik karena rata-rata satker di NTT mendapatkan nilai 95 keatas," ujarnya.
Catur meminta dukungan seluruh satker kementerian/lembaga di NTT untuk bersama-sama mewujudkan kualitas pelaksanaan APBN yang lebih baik di semester II tahun 2023. Di dalamnya termasuk mengantisipasi adanya deviasi Halaman III DIPA sehingga nilai IKPA tetap baik, meningkatkan transaksi non tunai, serta mengakselerasi realisasi APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
"Mari kawal pelaksanaan APBN di NTT dengan output dan outcome yang memang bermanfaat bagi masyarakat," tandasnya
Kepala Kanwil Kemenkumham NTT Marciana D Jone di Kupang, Selasa mengatakan bahwa dua penghargaan tersebut adalah Peringkat Pertama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I TA 2023 Kategori Pagu Sedang dengan nilai 95,4.
"Kemudian yang kedua adalah terbaik Pertama Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Periode Semester I Tahun 2023," katanya.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil DJPb NTT, Catur Ariyanto Widodo kepada Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana D. Jone dalam acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Semester II TA 2023 di Aula Timor Lantai 6 Gedung Keuangan Negara.
Marciana mengatakan, dua penghargaan yang diterima menjadi pemicu untuk terus mempertahankan kinerja pelaksanaan anggaran tetap baik kedepannya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kanwil DJPb NTT atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin selama ini.
"Mempertahankan itu sulit, sehingga kami tidak boleh berpuas diri. Namun akan terus melakukan perubahan, meningkatkan kinerja, terus belajar dan paling penting terus membangun kerja sama dengan Kanwil DJPb dan KPPN," ujarnya didampingi Kepala Bagian Umum, M. Wahab Marawali.
Baca juga: 2.174 WBP di NTT dapat remisi HUT ke-78 RI
Menurut Marciana, jajaran Kanwil Kemenkumham NTT membangun komitmen untuk patuh terhadap aturan yang berlaku serta target kinerja yang telah ditetapkan.
Untuk memastikan realisasi anggaran sesuai target, monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin dan terus menerus. Selain itu, komitmen pimpinan juga turut mendukung peningkatan kinerja pengelolaan keuangan.
"Kami terus berupaya meningkatkan kapasitas SDM, termasuk pemahaman mereka terhadap regulasi dan ketaatan dalam melaksanakan regulasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran, sampai pelaporan keuangan," jelasnya.
Baca juga: Sekjen Kemenkumham menerima gelar honoris causa dari Unesa
Kepala Kanwil DJPb NTT, Catur Ariyanto Widodo mengatakan, pencapaian nilai IKPA memang ditentukan oleh komitmen pimpinan dan peningkatan kompetensi SDM di lingkungan satuan kerja (satker). Pihaknya mengapresiasi seluruh satker kementerian/lembaga termasuk Kanwil Kemenkumham NTT karena telah berhasil membawa Bumi Flobamora berada di urutan kedua secara nasional terkait dengan pencapaian IKPA pada triwulan II (semester I) tahun 2023.
"Terkait dengan pencapaian IKPA pada triwulan II tahun 2023 lalu, kita menduduki urutan kedua secara nasional dengan predikat sangat baik karena rata-rata satker di NTT mendapatkan nilai 95 keatas," ujarnya.
Catur meminta dukungan seluruh satker kementerian/lembaga di NTT untuk bersama-sama mewujudkan kualitas pelaksanaan APBN yang lebih baik di semester II tahun 2023. Di dalamnya termasuk mengantisipasi adanya deviasi Halaman III DIPA sehingga nilai IKPA tetap baik, meningkatkan transaksi non tunai, serta mengakselerasi realisasi APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
"Mari kawal pelaksanaan APBN di NTT dengan output dan outcome yang memang bermanfaat bagi masyarakat," tandasnya