Kupang (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur memfasilitasi pelatihan teknik pemasaran bagi 50 usaha mikro, kecil menengah (UMKM) di Kupang, NTT.
"Pelatihan hari ini diikuti oleh 50 UMKM yang terdiri dari 28 UMKM binaan Kemenkeu 1 dan 22 UMKM yang on board," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT Kemenkeu, Catur Ariyanto Widodo usai pembukaan pelatihan di Gedung Keuangan Negara, Kupang, Rabu, (16/8/2023).
Kegiatan pemberdayaan UMKM merupakan bagian yang perlu disinergikan antar kementerian/lembaga sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo. Arahan tersebut diimplementasikan oleh pemangku kepentingan di DJPb NTT lewat dukungan pelatihan dan pembiayaan sesuai peran unit eselon yang ada.
Catur menjelaskan pelatihan yang diberikan kepada UMKM disesuaikan dengan isu penting yang dirasakan oleh para pelaku usaha, yakni produksi, pemasaran, pembiayaan, dan kelangkaan alat produksi.
Setelah sukses melatih para pelaku UMKM untuk dapat mengakses pembiayaan beberapa waktu lalu, DJPb NTT pun masuk pada pelatihan teknik pemasaran dan memperkenalkan pelaku usaha pada platform digital yang ada.
Dalam pelatihan itu terhadap tiga narasumber yang masing-masing berbicara tentang manajemen pemasaran, pemasaran digital, dan fotografi untuk pengenalan produk.
Catur berharap pelatihan yang diberikan dapat membantu UMKM yang ada untuk naik kelas baik dari skala produksi, skala pemasaran, dan skala pembiayaan.
"Kami ingin setelah pelatihan ini UMKM bisa mendapatkan sesuatu secara langsung sehingga bisa tampilkan produk dan gunakan platform digital untuk pasarkan produknya," katanya optimis.
Lebih lanjut, ia menjelaskan sinergisitas antar eselon dalam mendukung pengembangan UMKM telah dijalankan dengan baik.
Ia menyebut Kantor Pajak Kupang telah fokus memberikan penjelasan tentang perpajakan dan insentif yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bea Cukai fokus melakukan pembimbingan lewat Klinik Ekspor bagi UMKM yang memiliki produk siap ekspor.
Sinergi berikutnya juga diisi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang yang memiliki platform digital untuk pemasaran produk UMKM.
"Sedangkan DJPb NTT fokus pembiayaan UMKM, yang mana kami mendorong UMKM memiliki akses pada pembiayaan," ucap Catur.
Baca juga: Kemenkeu meminta OPD di NTT perbanyak transaksi non tunai
Ia berharap para pelaku UMKM dapat memanfaatkan berbagai ruang yang telah disediakan untuk pengembangan usaha ke depan.
Baca juga: NTT raih nilai IKPA sangat baik pada semester I-2023, menurut Kemenkeu
"Kami terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan agar bersama-sama mengisi celah-celah yang belum digarap dalam konteks pemberdayaan UMKM," katanya berkomitmen.
"Pelatihan hari ini diikuti oleh 50 UMKM yang terdiri dari 28 UMKM binaan Kemenkeu 1 dan 22 UMKM yang on board," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT Kemenkeu, Catur Ariyanto Widodo usai pembukaan pelatihan di Gedung Keuangan Negara, Kupang, Rabu, (16/8/2023).
Kegiatan pemberdayaan UMKM merupakan bagian yang perlu disinergikan antar kementerian/lembaga sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo. Arahan tersebut diimplementasikan oleh pemangku kepentingan di DJPb NTT lewat dukungan pelatihan dan pembiayaan sesuai peran unit eselon yang ada.
Catur menjelaskan pelatihan yang diberikan kepada UMKM disesuaikan dengan isu penting yang dirasakan oleh para pelaku usaha, yakni produksi, pemasaran, pembiayaan, dan kelangkaan alat produksi.
Setelah sukses melatih para pelaku UMKM untuk dapat mengakses pembiayaan beberapa waktu lalu, DJPb NTT pun masuk pada pelatihan teknik pemasaran dan memperkenalkan pelaku usaha pada platform digital yang ada.
Dalam pelatihan itu terhadap tiga narasumber yang masing-masing berbicara tentang manajemen pemasaran, pemasaran digital, dan fotografi untuk pengenalan produk.
Catur berharap pelatihan yang diberikan dapat membantu UMKM yang ada untuk naik kelas baik dari skala produksi, skala pemasaran, dan skala pembiayaan.
"Kami ingin setelah pelatihan ini UMKM bisa mendapatkan sesuatu secara langsung sehingga bisa tampilkan produk dan gunakan platform digital untuk pasarkan produknya," katanya optimis.
Lebih lanjut, ia menjelaskan sinergisitas antar eselon dalam mendukung pengembangan UMKM telah dijalankan dengan baik.
Ia menyebut Kantor Pajak Kupang telah fokus memberikan penjelasan tentang perpajakan dan insentif yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bea Cukai fokus melakukan pembimbingan lewat Klinik Ekspor bagi UMKM yang memiliki produk siap ekspor.
Sinergi berikutnya juga diisi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang yang memiliki platform digital untuk pemasaran produk UMKM.
"Sedangkan DJPb NTT fokus pembiayaan UMKM, yang mana kami mendorong UMKM memiliki akses pada pembiayaan," ucap Catur.
Baca juga: Kemenkeu meminta OPD di NTT perbanyak transaksi non tunai
Ia berharap para pelaku UMKM dapat memanfaatkan berbagai ruang yang telah disediakan untuk pengembangan usaha ke depan.
Baca juga: NTT raih nilai IKPA sangat baik pada semester I-2023, menurut Kemenkeu
"Kami terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan agar bersama-sama mengisi celah-celah yang belum digarap dalam konteks pemberdayaan UMKM," katanya berkomitmen.