Mendag: Indonesia resmi miliki bursa CPO
Jumat, 13 Oktober 2023 15:00 WIB
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat menghadiri peluncuran bursa CPO (crude palm oil/minyak kelapa sawit) di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat (13/10/2023). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, peluncuran bursa CPO (crude palm oil/minyak kelapa sawit) diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai penentu harga minyak kelapa sawit dunia.
"Kita berharap dengan adanya bursa ini nanti, maka barometer harga CPO dunia ada di kita, wong (orang) kita nomor satu (ekspor CPO)," ujar Zulkifli
Zulkifli mengatakan, ekspor CPO Indonesia pada 2022 mencapai hampir 47 juta ton dengan nilai 29,62 miliar dolar AS. Namun demikian, Indonesia belum memiliki harga acuan sendiri dan masih dihitung berdasarkan harga dari bursa Rotterdam serta Malaysia.
Diluncurkannya bursa CPO, diharapkan dapat memperkuat kinerja perdagangan minyak kelapa sawit sehingga terbentuk harga yang transparan, adil, akuntabel dan real time.
Lebih lanjut, Zulkifli menyampaikan bahwa pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator pada bursa CPO. Diharapkan, para pengusaha CPO dapat turut meramaikan bursa sehingga dapat wujudkan cita-cita Indonesia sebagai barometer CPO dunia.
"Kesadaran pengusaha itu penting untuk bersama-sama, sehingga kita yang juara dunia produksi CPO itu yang menjadi rujukan harga CPO dunia," kata Zulkifli.
Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan, melalui Keputusan Kepala Bappebti No.1/Bappebti/SC-SCPO/10/2023 yang dikeluarkan pada 9 Oktober 2023, disebutkan bahwa Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) ditunjuk sebagai penyelenggara pasar fisik CPO di bursa.
Lebih lanjut, perdagangan CPO melalui bursa berjalan ini bersifat voluntary atau tidak mandatory sehingga tidak wajib. Namun demikian, Didid yakin pelaku usaha CPO bersedia untuk berpartisipasi.
Didid menjelaskan, bursa CPO akan menempatkan penjual dan pembeli pada level yang sama, sehingga memiliki kekuatan tawar-menawar. Pada akhirnya, akan terbentuk harga acuan untuk CPO.
"Kami yakin seluruh pelaku usaha bersedia berpartisipasi dalam upaya menegakkan marwah CPO di bumi Nusantara. Kami juga mendorong UMKM, pengusaha kelapa, pengusaha kelapa sawit, ikut serta dalam bursa CPO Indonesia ini," kata Didid.
Saat ini, sudah tergabung 18 pelaku usaha CPO yang siap berdagang melalui bursa. Menurut Didid, ini merupakan awal yang sangat baik dan menunjukkan ada keinginan kuat dari pelaku usaha untuk mewujudkan perdagangan CPO yang lebih adil dan transparan.
Didid berharap, bursa CPO sudah bisa berjalan sepenuhnya pada 23 Oktober.
"Dengan demikian, sejak 23 Oktober 2023 nanti, kita sudah bisa mulai membentuk price discovery. Kami berharap para triwulan pertama 2024 sudah mampu price reference," ujar Didid.
Baca juga: Artikel - Merebut kembali kemerdekaan lewat hilirisasi
Baca juga: Menko Perekonomian bilang kerugian implementasi EUDR capai 7 miliar dolar AS
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Indonesia resmi punya bursa CPO
"Kita berharap dengan adanya bursa ini nanti, maka barometer harga CPO dunia ada di kita, wong (orang) kita nomor satu (ekspor CPO)," ujar Zulkifli
Zulkifli mengatakan, ekspor CPO Indonesia pada 2022 mencapai hampir 47 juta ton dengan nilai 29,62 miliar dolar AS. Namun demikian, Indonesia belum memiliki harga acuan sendiri dan masih dihitung berdasarkan harga dari bursa Rotterdam serta Malaysia.
Diluncurkannya bursa CPO, diharapkan dapat memperkuat kinerja perdagangan minyak kelapa sawit sehingga terbentuk harga yang transparan, adil, akuntabel dan real time.
Lebih lanjut, Zulkifli menyampaikan bahwa pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator pada bursa CPO. Diharapkan, para pengusaha CPO dapat turut meramaikan bursa sehingga dapat wujudkan cita-cita Indonesia sebagai barometer CPO dunia.
"Kesadaran pengusaha itu penting untuk bersama-sama, sehingga kita yang juara dunia produksi CPO itu yang menjadi rujukan harga CPO dunia," kata Zulkifli.
Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan, melalui Keputusan Kepala Bappebti No.1/Bappebti/SC-SCPO/10/2023 yang dikeluarkan pada 9 Oktober 2023, disebutkan bahwa Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) ditunjuk sebagai penyelenggara pasar fisik CPO di bursa.
Lebih lanjut, perdagangan CPO melalui bursa berjalan ini bersifat voluntary atau tidak mandatory sehingga tidak wajib. Namun demikian, Didid yakin pelaku usaha CPO bersedia untuk berpartisipasi.
Didid menjelaskan, bursa CPO akan menempatkan penjual dan pembeli pada level yang sama, sehingga memiliki kekuatan tawar-menawar. Pada akhirnya, akan terbentuk harga acuan untuk CPO.
"Kami yakin seluruh pelaku usaha bersedia berpartisipasi dalam upaya menegakkan marwah CPO di bumi Nusantara. Kami juga mendorong UMKM, pengusaha kelapa, pengusaha kelapa sawit, ikut serta dalam bursa CPO Indonesia ini," kata Didid.
Saat ini, sudah tergabung 18 pelaku usaha CPO yang siap berdagang melalui bursa. Menurut Didid, ini merupakan awal yang sangat baik dan menunjukkan ada keinginan kuat dari pelaku usaha untuk mewujudkan perdagangan CPO yang lebih adil dan transparan.
Didid berharap, bursa CPO sudah bisa berjalan sepenuhnya pada 23 Oktober.
"Dengan demikian, sejak 23 Oktober 2023 nanti, kita sudah bisa mulai membentuk price discovery. Kami berharap para triwulan pertama 2024 sudah mampu price reference," ujar Didid.
Baca juga: Artikel - Merebut kembali kemerdekaan lewat hilirisasi
Baca juga: Menko Perekonomian bilang kerugian implementasi EUDR capai 7 miliar dolar AS
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Indonesia resmi punya bursa CPO
Pewarta : Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor : Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Majelis Hakim menetapkan total suap putusan lepas kasus CPO capai Rp39,1 M
04 December 2025 10:00 WIB
Eks Panitera PN Jakarta Utara divonis 11,5 tahun penjara di kasus putusan CPO
04 December 2025 9:59 WIB
Sidang tiga terdakwa rintangi penegakan hukum kasus korupsi timah hingga gula
23 October 2025 3:21 WIB
Advokat Marcella Santoso didakwa memberi suap dan TPPU di kasus vonis lepas CPO
23 October 2025 3:17 WIB
Anggota DPR menilai alokasi Rp13 triliun ke LPDP tepat demi bangun SDM bermutu
21 October 2025 12:49 WIB
Kejagung menyerahkan uang Rp13,2 triliun hasil sitaan dari kasus CPO ke negara
20 October 2025 12:56 WIB