Kupang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya membantu pembangunan rumah warga miskin dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake di Kupang, Rabu, (18/10/2023) menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten/kota sebaiknya memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan rumah warga miskin.
Dia juga menyampaikan bahwa selain merancang program penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing, pemerintah kabupaten/kota mesti mengalokasikan cukup dana untuk penanggulangan kemiskinan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Pemerintah kabupaten/kota, dia mengatakan, selanjutnya harus berupaya memastikan program-program penanggulangan kemiskinan ekstrem tepat sasaran dengan menggunakan basis data yang akurat.
"Kami berharap pemerintah kabupaten/kota menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan, yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan," katanya.
Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan rumah warga miskin, menurut dia, pun harus dilaksanakan berdasarkan data mutakhir penduduk miskin berdasarkan nama dan alamat yang ditetapkan dalam musyawarah desa/kelurahan.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Kupang Fahrensy P. Funay mengatakan bahwa pemerintah antara lain menjalankan program pemberdayaan ekonomi dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Program pemberdayaan ekonomi yang telah dijalankan antara lain pemberian bantuan masing-masing Rp10 juta kepada 67 Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
"Para penerima bantuan adalah warga Kota Kupang yang telah didata sesuai mekanisme yang ditentukan pemerintah," kata Fahrensy.
Baca juga: Bulog alokasikan 160 ton beras atasi kemiskinan ekstrem di NTT
Selain itu, Dinas Sosial Kota Kupang menyalurkan bantuan pangan kepada 2.219 keluarga penerima manfaat (KPM).
Baca juga: Pempus bantu 646 rumah layak huni bagi warga miskin di TTU
Bantuan yang diberikan kepada masing-masing KPM terdiri atas 10 kg beras, 1 kg gula pasir, 1 liter minyak goreng.
Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake di Kupang, Rabu, (18/10/2023) menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten/kota sebaiknya memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan rumah warga miskin.
Dia juga menyampaikan bahwa selain merancang program penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing, pemerintah kabupaten/kota mesti mengalokasikan cukup dana untuk penanggulangan kemiskinan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Pemerintah kabupaten/kota, dia mengatakan, selanjutnya harus berupaya memastikan program-program penanggulangan kemiskinan ekstrem tepat sasaran dengan menggunakan basis data yang akurat.
"Kami berharap pemerintah kabupaten/kota menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan, yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan," katanya.
Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan rumah warga miskin, menurut dia, pun harus dilaksanakan berdasarkan data mutakhir penduduk miskin berdasarkan nama dan alamat yang ditetapkan dalam musyawarah desa/kelurahan.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Kupang Fahrensy P. Funay mengatakan bahwa pemerintah antara lain menjalankan program pemberdayaan ekonomi dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Program pemberdayaan ekonomi yang telah dijalankan antara lain pemberian bantuan masing-masing Rp10 juta kepada 67 Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
"Para penerima bantuan adalah warga Kota Kupang yang telah didata sesuai mekanisme yang ditentukan pemerintah," kata Fahrensy.
Baca juga: Bulog alokasikan 160 ton beras atasi kemiskinan ekstrem di NTT
Selain itu, Dinas Sosial Kota Kupang menyalurkan bantuan pangan kepada 2.219 keluarga penerima manfaat (KPM).
Baca juga: Pempus bantu 646 rumah layak huni bagi warga miskin di TTU
Bantuan yang diberikan kepada masing-masing KPM terdiri atas 10 kg beras, 1 kg gula pasir, 1 liter minyak goreng.