Jakarta (ANTARA) - Pemilihan Umum 2024 tak terasa tinggal 2 bulan lagi, yakni pada 14 Februari 2024. Di balik hajatan akbar perhelatan politik elektoral ini, ada segudang peluang bisnis yang bisa diraih. Momen politik ini juga akan memberi kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional.
Tak hanya menjadi momen pemilihan presiden dan wakil presiden, pesta rakyat tersebut juga menjadi momen pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Dengan banyaknya pemimpin rakyat yang akan dipilih, maka momen Pemilu 2024 berpeluang memberikan pengaruh yang signifikan kepada perekonomian Indonesia melalui peningkatan ekonomi pemilu.
Pada peningkatan ekonomi pemilu, dampak hajatan politik ini terhadap pertumbuhan ekonomi terbagi dua, yakni dampak langsung berupa meningkatnya konsumsi Pemerintah, sedangkan dampak tidak langsung berupa konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan konsumsi rumah tangga.
Berkaca pada pemilu serentak perdana pada 2019, dampak langsung berupa meningkatnya konsumsi Pemerintah terlihat dari realisasi bantuan sosial triwulan I-2019 yang meningkat hingga 106,62 persen menjadi Rp36,97 triliun dibanding Triwulan I-2018 (year-on-year/yoy) yang sebesar Rp17,89 triliun.
Nilai tersebut merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir, bahkan belum pernah di kuartal pertama realisasi bantuan sosial mencapai lebih dari 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun kala itu telah mencapai 36,97 persen dari alokasi APBN senilai Rp224,41 triliun.
Peningkatan signifikan juga terlihat pada pertumbuhan keseluruhan belanja Pemerintah saat masa pemilu 2019, yakni pada Triwulan II yang tumbuh 8,24 persen (yoy), yang merupakan pertumbuhan tertinggi belanja pemerintah dibanding triwulan lainnya.
Sementara untuk dampak tidak langsung berupa konsumsi LNPRT, perusahaan riset Nielsen mencatat belanja iklan selama Triwulan I-2019 didominasi oleh kategori Pemerintah dan organisasi politik dengan pertumbuhan Rp2 triliun atau 11 persen.
Adapun lima pembelanja tertinggi untuk iklan kategori Pemerintah dan organisasi politik, yakni calon presiden dan wakil presiden senilai Rp206,6 miliar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp93,2 miliar, calon anggota legislatif Rp92 miliar, Partai Perindo Rp60,7 miliar, serta Partai Hanura Rp51,5 miliar.
Badan Pusat Statistik (BPS) turut mencatat pertumbuhan konsumsi LNPRT pada pemilu 2019 di Triwulan II sebesar 15,28 persen (yoy) menjadi yang tertinggi di antara komponen pengeluaran pertumbuhan ekonomi lainnya.
Dari sisi konsumsi masyarakat, pertumbuhan pada masa pemilu 2019 mencapai 5,18 persen (yoy) atau menjadi yang tertinggi dibanding triwulan lainnya sepanjang tahun.
RI solid di tengah gejolak global
Pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 diproyeksikan akan turun dari tahun-tahun sebelumnya. Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memperkirakan perekonomian dunia tumbuh 2,9 persen (yoy) pada 2024, menurun dari perkiraan 3 persen (yoy) pada 2023 dan realisasi 3,5 persen (yoy) pada 2022.
Kendati demikian, untuk negara berkembang, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan melaju di atas pertumbuhan ekonomi global dan negara maju, yakni 4 persen (yoy) pada 2024. Adapun negara maju diprediksikan hanya tumbuh 1,4 persen (yoy) pada tahun depan.
Meskipun terdapat ketidakpastian dalam kondisi perekonomian global, ekonomi Indonesia tetap solid. Pada Kuartal III 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap menguat sebesar 4,94 persen (yoy).
Adapun pada 2023, pemerintah optimistis ekonomi akan tumbuh 5,1 persen (yoy), sementara pada 2024 ditargetkan sebesar 5,3 persen (yoy).
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut akan didorong oleh permintaan dalam negeri, termasuk konsumsi swasta, belanja Pemerintah, dan investasi, salah satunya sebagai dampak dari Pemilu 2024.
Kementerian Keuangan mengestimasikan Pemilu 2024 akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,2 persen pada tahun ini dan 0,25 persen pada tahun depan.
Konsumsi Pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) diperkirakan naik 0,75 persen di 2023 dan 1 persen pad 2024, sebagai dampak pesta demokrasi tersebut.
Untuk Pemilu 2024, Kemenkeu mengalokasikan anggaran hingga Rp71,3 triliun yang meliputi sebesar Rp3,1 triliun pada 2022, Rp30 triliun pada 2023, serta Rp38,2 triliun pada 2024 atau saat berlangsungnya pemilu.
Keseluruhan alokasi untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 tersebut meningkat sekitar 57,3 persen dibanding anggaran Pemilu 2019 yang sebesar Rp45,3 triliun. Kenaikan anggaran salah satunya disebabkan lebih banyaknya calon pemimpin yang akan dipilih pada tahun depan.
Kendati demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku siap mengantisipasi jika nantinya terdapat putaran kedua Pemilu 2024. Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan skenario jadwal putaran kedua pemilu pada 22 Maret 2024.
"Kalau memang ada putaran kedua, itu akan menambah sekitar Rp17 triliun pada anggaran pemilu," ujar Sri Mulyani.
Di sisi lain, konsumsi LNPRT juga diproyeksikan meningkat sebesar 4,72 persen pada 2023 dan 6,57 persen pada 2024 sebagai dampak dari pengeluaran calon anggota legislatif (caleg).
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Abdurohman menyebutkan angka tersebut berdasarkan perhitungan kasar dari asumsi pengeluaran caleg DPR sebesar Rp1 miliar per orang dan caleg DPRD di kisaran Rp200 juta.
Pengeluaran caleg tersebut berasal dari perkiraan total caleg sebanyak 8.037 untuk memperebutkan 500 kursi DPR, 12.372 kursi DPRD Tingkat I, dan 17.510 kursi DPRD Tingkat II.
Aktivitas produksi seperti penyediaan atribut dan pengumpulan massa selama kampanye di saat yang sama akan meningkatkan permintaan terhadap berbagai produk makanan dan minuman, industri tekstil dan produk tekstil (TPT), akomodasi, serta industri transportasi.
Implikasinya, berbagai aktivitas LNPRT tersebut pada akhirnya akan mendorong peningkatan komponen konsumsi masyarakat dalam PDB. Dengan demikian, proyeksi dampak tak langsung pemilu ke konsumsi rumah tangga akan mencapai sekitar 0,14 persen pada tahun ini dan 0,21 persen pada tahun depan.
Sepanjang persiapan Pemilu 2024, terdapat pula potensi perputaran uang sebesar Rp100 triliun, baik dari belanja pemerintah maupun konsumsi LNPRT.
Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede memperkirakan perputaran uang selama pemilu kali ini akan berdampak terhadap konsumsi masyarakat sebesar 0,1 persen hingga 0,3 persen terhadap PDB.
Mencermati tingkat kepuasan masyarakat yang cukup tinggi terhadap kinerja petahana, Josua pun memperkirakan bahwa besar kemungkinan pemerintahan selanjutnya akan meneruskan kebijakan yang sudah ada.
Dengan begitu, sekalipun investasi asing melemah, optimisme akan tetap ada, ditambah dengan adanya potensi kenaikan peringkat utang (sovereign credit rating) Indonesia pada tahun mendatang.
“Yang menarik, justru investasi domestik atau PMDN (penanaman modal dalam negeri) menunjukkan tren tetap positif, karena itu pelaku usaha dan investor domestik perlu terus didorong kontribusinya,” katanya.
Potensi bisnis
Konsultan bisnis dan pakar marketing Yuswohady menilai pemilu mendatangkan berkah bagi beberapa sektor bisnis lantaran momentum pesta demokrasi membuat ekonomi berputar. Naiknya beberapa sektor bisnis didorong oleh peningkatan sumber permintaan.
Adapun beberapa sektor bisnis yang diperkirakan meningkat pesat yakni antara lain pembuat konten (content creator). Sektor tersebut diprediksikan memiliki pertumbuhan paling pesat, seiring dengan pesatnya permintaan konten edukasi tentang politik maupun konten iklan caleg atau partai.
Sektor industri ritel, menjadi sektor lainnya yang kemungkinan tumbuh pesat karena naiknya pesanan terkait atribut kampanye (kaus, gantungan kunci, topi) pada tahun politik.
Begitu juga dengan industri pengumpulan suara (pollster) serta konsultan, di mana industri pengumpulan suara akan naik seiring maraknya survei elektabilitas untuk para calon anggota legislatif dan eksekutif, sedangkan konsultan politik dibutuhkan untuk strategi pemenangan bagi para caleg dan eksekutif.
Potensi bisnis lainnya yang akan meningkat selama tahun politik yakni sektor media dan telekomunikasi. Traffic media sosial akan naik pada pemilu kali ini karena hadirnya kampanye digital dan adu strategi antarpendukung. Penggunaan data dan koneksi pun akan semakin banyak dan cepat.
Selanjutnya, industri agensi. Industri tersebut diperkirakan tumbuh selama pemilu akibat tingginya permintaan iklan dari calon legislatif atau eksekutif untuk menambah kesadaran pemilih.
Kondisi yang sama turut akan dialami sektor UMKM selama pemilu sebagai dampak dari pesanan makanan, baju, dan atribut lainnya, baik dari perseorangan maupun partai.
Baca juga: Opini - Besarnya nilai ekonomi dan kesehatan pada daun kelor
Untuk menunjang kampanye turun ke bawah (turba), calon peserta pemilu membutuhkan transportasi dan logistik sehingga menyebabkan kedua sektor tersebut akan meningkat selama tahun politik. Sektor logistik pun akan berkembang pesat untuk pengiriman berbagai macam atribut dan merchandise kampanye politik.
Selain itu, permintaan untuk kampanye akbar yang mengumpulkan massa dalam jumlah banyak pun biasanya menuntut hiburan dan acara yang terkonsep dengan baik. Dengan begitu, industri penyelenggara acara atau event organizer pun menjadi potensi bisnis yang menarik selama tahun politik.
Baca juga: Artikel - Tenun kaum perempuan Badui menopang ekonomi masyarakat adat
Berbagai potensi yang ada dari sektor bisnis tersebut menggambarkan banyaknya peluang ekonomi yang bisa diambil pada tahun politik.
Jadi, sebenarnya momen pemilu itu sendiri bisa memberikan berkah jika seseorang cakap dan gesit mengambil peluang, bukan malah membuat perpecahan saat menyambut pesta demokrasi itu.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menangkap segudang peluang pada tahun politik
Tak hanya menjadi momen pemilihan presiden dan wakil presiden, pesta rakyat tersebut juga menjadi momen pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Dengan banyaknya pemimpin rakyat yang akan dipilih, maka momen Pemilu 2024 berpeluang memberikan pengaruh yang signifikan kepada perekonomian Indonesia melalui peningkatan ekonomi pemilu.
Pada peningkatan ekonomi pemilu, dampak hajatan politik ini terhadap pertumbuhan ekonomi terbagi dua, yakni dampak langsung berupa meningkatnya konsumsi Pemerintah, sedangkan dampak tidak langsung berupa konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan konsumsi rumah tangga.
Berkaca pada pemilu serentak perdana pada 2019, dampak langsung berupa meningkatnya konsumsi Pemerintah terlihat dari realisasi bantuan sosial triwulan I-2019 yang meningkat hingga 106,62 persen menjadi Rp36,97 triliun dibanding Triwulan I-2018 (year-on-year/yoy) yang sebesar Rp17,89 triliun.
Nilai tersebut merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir, bahkan belum pernah di kuartal pertama realisasi bantuan sosial mencapai lebih dari 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun kala itu telah mencapai 36,97 persen dari alokasi APBN senilai Rp224,41 triliun.
Peningkatan signifikan juga terlihat pada pertumbuhan keseluruhan belanja Pemerintah saat masa pemilu 2019, yakni pada Triwulan II yang tumbuh 8,24 persen (yoy), yang merupakan pertumbuhan tertinggi belanja pemerintah dibanding triwulan lainnya.
Sementara untuk dampak tidak langsung berupa konsumsi LNPRT, perusahaan riset Nielsen mencatat belanja iklan selama Triwulan I-2019 didominasi oleh kategori Pemerintah dan organisasi politik dengan pertumbuhan Rp2 triliun atau 11 persen.
Adapun lima pembelanja tertinggi untuk iklan kategori Pemerintah dan organisasi politik, yakni calon presiden dan wakil presiden senilai Rp206,6 miliar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp93,2 miliar, calon anggota legislatif Rp92 miliar, Partai Perindo Rp60,7 miliar, serta Partai Hanura Rp51,5 miliar.
Badan Pusat Statistik (BPS) turut mencatat pertumbuhan konsumsi LNPRT pada pemilu 2019 di Triwulan II sebesar 15,28 persen (yoy) menjadi yang tertinggi di antara komponen pengeluaran pertumbuhan ekonomi lainnya.
Dari sisi konsumsi masyarakat, pertumbuhan pada masa pemilu 2019 mencapai 5,18 persen (yoy) atau menjadi yang tertinggi dibanding triwulan lainnya sepanjang tahun.
RI solid di tengah gejolak global
Pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 diproyeksikan akan turun dari tahun-tahun sebelumnya. Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memperkirakan perekonomian dunia tumbuh 2,9 persen (yoy) pada 2024, menurun dari perkiraan 3 persen (yoy) pada 2023 dan realisasi 3,5 persen (yoy) pada 2022.
Kendati demikian, untuk negara berkembang, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan melaju di atas pertumbuhan ekonomi global dan negara maju, yakni 4 persen (yoy) pada 2024. Adapun negara maju diprediksikan hanya tumbuh 1,4 persen (yoy) pada tahun depan.
Meskipun terdapat ketidakpastian dalam kondisi perekonomian global, ekonomi Indonesia tetap solid. Pada Kuartal III 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap menguat sebesar 4,94 persen (yoy).
Adapun pada 2023, pemerintah optimistis ekonomi akan tumbuh 5,1 persen (yoy), sementara pada 2024 ditargetkan sebesar 5,3 persen (yoy).
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut akan didorong oleh permintaan dalam negeri, termasuk konsumsi swasta, belanja Pemerintah, dan investasi, salah satunya sebagai dampak dari Pemilu 2024.
Kementerian Keuangan mengestimasikan Pemilu 2024 akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,2 persen pada tahun ini dan 0,25 persen pada tahun depan.
Konsumsi Pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) diperkirakan naik 0,75 persen di 2023 dan 1 persen pad 2024, sebagai dampak pesta demokrasi tersebut.
Untuk Pemilu 2024, Kemenkeu mengalokasikan anggaran hingga Rp71,3 triliun yang meliputi sebesar Rp3,1 triliun pada 2022, Rp30 triliun pada 2023, serta Rp38,2 triliun pada 2024 atau saat berlangsungnya pemilu.
Keseluruhan alokasi untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 tersebut meningkat sekitar 57,3 persen dibanding anggaran Pemilu 2019 yang sebesar Rp45,3 triliun. Kenaikan anggaran salah satunya disebabkan lebih banyaknya calon pemimpin yang akan dipilih pada tahun depan.
Kendati demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku siap mengantisipasi jika nantinya terdapat putaran kedua Pemilu 2024. Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan skenario jadwal putaran kedua pemilu pada 22 Maret 2024.
"Kalau memang ada putaran kedua, itu akan menambah sekitar Rp17 triliun pada anggaran pemilu," ujar Sri Mulyani.
Di sisi lain, konsumsi LNPRT juga diproyeksikan meningkat sebesar 4,72 persen pada 2023 dan 6,57 persen pada 2024 sebagai dampak dari pengeluaran calon anggota legislatif (caleg).
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Abdurohman menyebutkan angka tersebut berdasarkan perhitungan kasar dari asumsi pengeluaran caleg DPR sebesar Rp1 miliar per orang dan caleg DPRD di kisaran Rp200 juta.
Pengeluaran caleg tersebut berasal dari perkiraan total caleg sebanyak 8.037 untuk memperebutkan 500 kursi DPR, 12.372 kursi DPRD Tingkat I, dan 17.510 kursi DPRD Tingkat II.
Aktivitas produksi seperti penyediaan atribut dan pengumpulan massa selama kampanye di saat yang sama akan meningkatkan permintaan terhadap berbagai produk makanan dan minuman, industri tekstil dan produk tekstil (TPT), akomodasi, serta industri transportasi.
Implikasinya, berbagai aktivitas LNPRT tersebut pada akhirnya akan mendorong peningkatan komponen konsumsi masyarakat dalam PDB. Dengan demikian, proyeksi dampak tak langsung pemilu ke konsumsi rumah tangga akan mencapai sekitar 0,14 persen pada tahun ini dan 0,21 persen pada tahun depan.
Sepanjang persiapan Pemilu 2024, terdapat pula potensi perputaran uang sebesar Rp100 triliun, baik dari belanja pemerintah maupun konsumsi LNPRT.
Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede memperkirakan perputaran uang selama pemilu kali ini akan berdampak terhadap konsumsi masyarakat sebesar 0,1 persen hingga 0,3 persen terhadap PDB.
Mencermati tingkat kepuasan masyarakat yang cukup tinggi terhadap kinerja petahana, Josua pun memperkirakan bahwa besar kemungkinan pemerintahan selanjutnya akan meneruskan kebijakan yang sudah ada.
Dengan begitu, sekalipun investasi asing melemah, optimisme akan tetap ada, ditambah dengan adanya potensi kenaikan peringkat utang (sovereign credit rating) Indonesia pada tahun mendatang.
“Yang menarik, justru investasi domestik atau PMDN (penanaman modal dalam negeri) menunjukkan tren tetap positif, karena itu pelaku usaha dan investor domestik perlu terus didorong kontribusinya,” katanya.
Potensi bisnis
Konsultan bisnis dan pakar marketing Yuswohady menilai pemilu mendatangkan berkah bagi beberapa sektor bisnis lantaran momentum pesta demokrasi membuat ekonomi berputar. Naiknya beberapa sektor bisnis didorong oleh peningkatan sumber permintaan.
Adapun beberapa sektor bisnis yang diperkirakan meningkat pesat yakni antara lain pembuat konten (content creator). Sektor tersebut diprediksikan memiliki pertumbuhan paling pesat, seiring dengan pesatnya permintaan konten edukasi tentang politik maupun konten iklan caleg atau partai.
Sektor industri ritel, menjadi sektor lainnya yang kemungkinan tumbuh pesat karena naiknya pesanan terkait atribut kampanye (kaus, gantungan kunci, topi) pada tahun politik.
Begitu juga dengan industri pengumpulan suara (pollster) serta konsultan, di mana industri pengumpulan suara akan naik seiring maraknya survei elektabilitas untuk para calon anggota legislatif dan eksekutif, sedangkan konsultan politik dibutuhkan untuk strategi pemenangan bagi para caleg dan eksekutif.
Potensi bisnis lainnya yang akan meningkat selama tahun politik yakni sektor media dan telekomunikasi. Traffic media sosial akan naik pada pemilu kali ini karena hadirnya kampanye digital dan adu strategi antarpendukung. Penggunaan data dan koneksi pun akan semakin banyak dan cepat.
Selanjutnya, industri agensi. Industri tersebut diperkirakan tumbuh selama pemilu akibat tingginya permintaan iklan dari calon legislatif atau eksekutif untuk menambah kesadaran pemilih.
Kondisi yang sama turut akan dialami sektor UMKM selama pemilu sebagai dampak dari pesanan makanan, baju, dan atribut lainnya, baik dari perseorangan maupun partai.
Baca juga: Opini - Besarnya nilai ekonomi dan kesehatan pada daun kelor
Untuk menunjang kampanye turun ke bawah (turba), calon peserta pemilu membutuhkan transportasi dan logistik sehingga menyebabkan kedua sektor tersebut akan meningkat selama tahun politik. Sektor logistik pun akan berkembang pesat untuk pengiriman berbagai macam atribut dan merchandise kampanye politik.
Selain itu, permintaan untuk kampanye akbar yang mengumpulkan massa dalam jumlah banyak pun biasanya menuntut hiburan dan acara yang terkonsep dengan baik. Dengan begitu, industri penyelenggara acara atau event organizer pun menjadi potensi bisnis yang menarik selama tahun politik.
Baca juga: Artikel - Tenun kaum perempuan Badui menopang ekonomi masyarakat adat
Berbagai potensi yang ada dari sektor bisnis tersebut menggambarkan banyaknya peluang ekonomi yang bisa diambil pada tahun politik.
Jadi, sebenarnya momen pemilu itu sendiri bisa memberikan berkah jika seseorang cakap dan gesit mengambil peluang, bukan malah membuat perpecahan saat menyambut pesta demokrasi itu.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menangkap segudang peluang pada tahun politik