Manggarai Barat (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menepis tudingan beberapa politikus yang menilai penyaluran bantuan beras kepada masyarakat sarat dengan kepentingan politik terutama mendekati pemungutan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Airlangga menyebut penyaluran bantuan itu bukan program yang “ujug-ujug” berjalan, karena bantuan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) disalurkan sejak masa pandemi COVID-19.
“Bantuan pangan sudah dilakukan sejak COVID-19 pada 2020, jadi bukan ujug-ujug, malah kemarin dihentikan pasca-COVID-19, tetapi kami melihat di lapangan, masyarakat masih banyak membutuhkan. Oleh karena itu, sejak September dilanjutkan kembali,” kata Airlangga selepas menyerahkan bantuan beras untuk warga di Gudang Bulog Batu Cermin, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin, (15/1/2024).
Dia melanjutkan penyaluran bantuan menjadi semakin penting terutama untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur, karena selain dampak fenomena iklim El Nino, para petani juga kesulitan air akibat proyek renovasi waduk yang belum rampung.
Kabupaten Manggarai Barat, yang membawahi di antaranya Labuan Bajo, merupakan salah satu lumbung beras terbesar untuk Nusa Tenggara Timur.
“Kita lihat kondisi pertanian terganggu, termasuk di Manggarai, Manggarai Barat, yang merupakan lumbung beras di NTT,” kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan.
Oleh karena itu, Airlangga menilai mereka yang mengaitkan program penyaluran bantuan pemerintah dengan agenda politik kemungkinan melupakan adanya pandemi COVID-19 dan aksi cepat pemerintah menyalurkan bantuan pangan dan bantuan langsung tunai kepada masyarakat terutama mereka yang rentan.
“Ya dia lupa, pernah COVID di republik ini, dan di seluruh dunia,” kata Menko Airlangga.
Airlangga di Gudang Bulog Batu Cermin, Manggarai Barat, NTT, Senin, menyerahkan bantuan pangan dari pemerintah berupa beras 10 kilogram untuk 100 keluarga penerima manfaat di Manggarai Barat.
Sejak September 2023, pemerintah kembali menyalurkan beras dan bantuan langsung tunai kepada masyarakat, yang direncanakan berlangsung sampai Juni 2024. Jumlah mereka yang menerima bantuan itu mencapai 22 juta keluarga.
“Kenapa ini diberikan, karena kita melihat akibat El Nino kekeringan terus, maka musim tanam mundur, yang biasanya November—Desember, ini mundur Januari—Februari. Akibatnya, yang biasa bulan April kita panen raya, ini mundur ke Juni,” kata Airlangga di depan para penerima manfaat.
Dalam rangkaian kegiatannya di Bali dan Lombok, Nusa Tenggara Barat, minggu lalu, Airlangga juga menyerahkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat.
Baca juga: Airlangga Hartarto Indonesia aktif dalam diplomasi
Baca juga: Pemerintah beri insentif ke Bulog untuk bebas bea masuk beras
Baca juga: Pemerintah perketat arus masuk barang impor
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Airlangga tepis tudingan bantuan beras untuk kepentingan politik
Airlangga menyebut penyaluran bantuan itu bukan program yang “ujug-ujug” berjalan, karena bantuan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) disalurkan sejak masa pandemi COVID-19.
“Bantuan pangan sudah dilakukan sejak COVID-19 pada 2020, jadi bukan ujug-ujug, malah kemarin dihentikan pasca-COVID-19, tetapi kami melihat di lapangan, masyarakat masih banyak membutuhkan. Oleh karena itu, sejak September dilanjutkan kembali,” kata Airlangga selepas menyerahkan bantuan beras untuk warga di Gudang Bulog Batu Cermin, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin, (15/1/2024).
Dia melanjutkan penyaluran bantuan menjadi semakin penting terutama untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur, karena selain dampak fenomena iklim El Nino, para petani juga kesulitan air akibat proyek renovasi waduk yang belum rampung.
Kabupaten Manggarai Barat, yang membawahi di antaranya Labuan Bajo, merupakan salah satu lumbung beras terbesar untuk Nusa Tenggara Timur.
“Kita lihat kondisi pertanian terganggu, termasuk di Manggarai, Manggarai Barat, yang merupakan lumbung beras di NTT,” kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan.
Oleh karena itu, Airlangga menilai mereka yang mengaitkan program penyaluran bantuan pemerintah dengan agenda politik kemungkinan melupakan adanya pandemi COVID-19 dan aksi cepat pemerintah menyalurkan bantuan pangan dan bantuan langsung tunai kepada masyarakat terutama mereka yang rentan.
“Ya dia lupa, pernah COVID di republik ini, dan di seluruh dunia,” kata Menko Airlangga.
Airlangga di Gudang Bulog Batu Cermin, Manggarai Barat, NTT, Senin, menyerahkan bantuan pangan dari pemerintah berupa beras 10 kilogram untuk 100 keluarga penerima manfaat di Manggarai Barat.
Sejak September 2023, pemerintah kembali menyalurkan beras dan bantuan langsung tunai kepada masyarakat, yang direncanakan berlangsung sampai Juni 2024. Jumlah mereka yang menerima bantuan itu mencapai 22 juta keluarga.
“Kenapa ini diberikan, karena kita melihat akibat El Nino kekeringan terus, maka musim tanam mundur, yang biasanya November—Desember, ini mundur Januari—Februari. Akibatnya, yang biasa bulan April kita panen raya, ini mundur ke Juni,” kata Airlangga di depan para penerima manfaat.
Dalam rangkaian kegiatannya di Bali dan Lombok, Nusa Tenggara Barat, minggu lalu, Airlangga juga menyerahkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat.
Baca juga: Airlangga Hartarto Indonesia aktif dalam diplomasi
Baca juga: Pemerintah beri insentif ke Bulog untuk bebas bea masuk beras
Baca juga: Pemerintah perketat arus masuk barang impor
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Airlangga tepis tudingan bantuan beras untuk kepentingan politik