Kupang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Catur Ariyanto Widodo mengatakan ada kebijakan kredit usaha yang diberikan pemerintah tahun 2024 ini pada sektor pertanian.
"Ada percepatan implementasi Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian untuk sektor produksi dan pertanian yang diakomodasi juga," kata Catur di Kupang, Kamis, (29/2/2024).
Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani.
Pemberian Kredit Usaha Alsintan ini juga untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi petani serta mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses produksi sektor pertanian.
Selain pemberian kredit untuk pembelian alsintan, implementasi kebijakan itu pada sektor pertanian antara lain dengan pemberian empat kali Akad saat proses kredit.
Hal itu diperuntukkan bagi petani yang memiliki lahan dua hektar.
Menurut Catur, kebijakan ini mempermudah para petani dari jumlah Akad normal pada sektor lain yang hanya diberikan dua kali Akad.
Ia pun berharap kebijakan itu dapat dimanfaatkan para petani sehingga ada upaya optimalisasi pertanian ke depan.
"Saya rasa akan bisa mendorong sektor sektor produksi atau sektor produktif di masyarakat," ucapnya.
Secara umum, DJPb NTT mencatat total penyaluran KUR pada bulan Januari 2024 sebesar Rp198,40 miliar. Jumlah tersebut tersalurkan pada 4.363 debitur yang berada di 22 kabupaten-kota di NTT.
Penyaluran KUR terbesar masih melalui BRI dengan jumlah penyaluran mencapai Rp162,92 miliar untuk 3.875 debitur.
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani bilang APBN harus dikelola secara akuntabel
Secara spasial, penyaluran KUR terbesar ada di Kota Kupang dengan total penyaluran sebanyak RP20,83 miliar.
Baca juga: DJPb NTT: Sebanyak tujuh desa alami gagal salur Dana Desa Tahap III
Baca juga: DJP Kemenkeu sebut realisasi pemadanan NIK dan NPWP di NTT capai 84,66 persen
Baca juga: Kemenkeu catat PNBP BMN dan piutang negara di NTT melampaui target
Sedangkan sektor dengan penyaluran terbesar yaitu sektor perdagangan besar dan eceran dengan persentase 56,4 persen dari total penyaluran pada Januari 2024.
"Ada percepatan implementasi Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian untuk sektor produksi dan pertanian yang diakomodasi juga," kata Catur di Kupang, Kamis, (29/2/2024).
Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani.
Pemberian Kredit Usaha Alsintan ini juga untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi petani serta mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses produksi sektor pertanian.
Selain pemberian kredit untuk pembelian alsintan, implementasi kebijakan itu pada sektor pertanian antara lain dengan pemberian empat kali Akad saat proses kredit.
Hal itu diperuntukkan bagi petani yang memiliki lahan dua hektar.
Menurut Catur, kebijakan ini mempermudah para petani dari jumlah Akad normal pada sektor lain yang hanya diberikan dua kali Akad.
Ia pun berharap kebijakan itu dapat dimanfaatkan para petani sehingga ada upaya optimalisasi pertanian ke depan.
"Saya rasa akan bisa mendorong sektor sektor produksi atau sektor produktif di masyarakat," ucapnya.
Secara umum, DJPb NTT mencatat total penyaluran KUR pada bulan Januari 2024 sebesar Rp198,40 miliar. Jumlah tersebut tersalurkan pada 4.363 debitur yang berada di 22 kabupaten-kota di NTT.
Penyaluran KUR terbesar masih melalui BRI dengan jumlah penyaluran mencapai Rp162,92 miliar untuk 3.875 debitur.
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani bilang APBN harus dikelola secara akuntabel
Secara spasial, penyaluran KUR terbesar ada di Kota Kupang dengan total penyaluran sebanyak RP20,83 miliar.
Baca juga: DJPb NTT: Sebanyak tujuh desa alami gagal salur Dana Desa Tahap III
Baca juga: DJP Kemenkeu sebut realisasi pemadanan NIK dan NPWP di NTT capai 84,66 persen
Baca juga: Kemenkeu catat PNBP BMN dan piutang negara di NTT melampaui target
Sedangkan sektor dengan penyaluran terbesar yaitu sektor perdagangan besar dan eceran dengan persentase 56,4 persen dari total penyaluran pada Januari 2024.