Kupang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DPJb) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat penyaluran Dana Desa Tahap I hingga 21 Juni 2024 telah tersalurkan pada 3.122 desa dari total desa keseluruhan sebanyak 3.137 desa total penyaluran.
"Total penyaluran Dana Desa Tahap I adalah Rp1,40 triliun," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT Catur Ariyanto Widodo di Kupang, Sabtu, (29/6/2024).
Ia merinci angka tersebut terbagi dalam Dana Desa non earmarked sebesar Rp506,92 miliar dan Dana Desa earmarked sebesar Rp901,56 miliar.
Sedangkan Dana Desa Tahap II sendiri telah tersalurkan sebesar Rp23,09 miliar untuk 55 desa di empat kabupaten.
Dengan demikian, total penyaluran Dana Desa baik tahap I dan tahap II telah mencapai angka Rp1,43 triliun atau 51,57 persen dari pagu sebesar Rp2,77 triliun.
Catur menyampaikan beberapa hal yang mempengaruhi kinerja penyaluran dana desa antara lain keterlambatan penyelesaian RKPDes/APBDes. Menurut Catur hal itu biasanya berkaitan dengan pergantian kepala desa atau tenaga pengelola keuangan yang ada di desa.
Selanjutnya DJPb NTT juga melihat adanya keterlambatan penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahun sebelumnya. Lalu ada juga dugaan pelanggaran hukum, yang mana sering terjadi harus diselesaikan terlebih dahulu pelanggaran hukum tersebut.
Terakhir, keterbatasan akses internet atau jaringan komunikasi.
"Sekarang kita menggunakan sistem yang langsung terhubung dengan internet, sehingga jika aplikasi tidak ada koneksi ke internet maka sangat berpengaruh," ucapnya.
Menyiasati berbagai kendala tersebut,DJPb NTT telah melakukan komunikasi dan diskusi dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) untuk mencari tahu akar masalah di masing-masing kabupaten kota sehingga bisa memberikan solusi langsung ke kepala desa atau pemerintah daerah setempat.
Baca juga: Dana Desa mampu tumbuhkan desa mandiri jadi 11.456 desa, kata Wamendes
DJPb NTT juga melakukan peningkatan kapasitas internal dari desa atau pengelola desa, pelatihan kepala desa, serta pelatihan pengelolaan keuangan.
Baca juga: Realisasi penyaluran dana desa terbesar di Sumba Barat
Baca juga: Dinas PMDP3A Nagekeo: Dana desa tahap satu tersalurkan Rp19 miliar
"Proses monitoring evaluasi telah dilakukan oleh kami dalam proses konsultasi dan pembinaan, sehingga harapannya tahap kedua bisa direalisasikan dengan lebih baik lagi," ucapnya berharap optimis.
"Total penyaluran Dana Desa Tahap I adalah Rp1,40 triliun," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT Catur Ariyanto Widodo di Kupang, Sabtu, (29/6/2024).
Ia merinci angka tersebut terbagi dalam Dana Desa non earmarked sebesar Rp506,92 miliar dan Dana Desa earmarked sebesar Rp901,56 miliar.
Sedangkan Dana Desa Tahap II sendiri telah tersalurkan sebesar Rp23,09 miliar untuk 55 desa di empat kabupaten.
Dengan demikian, total penyaluran Dana Desa baik tahap I dan tahap II telah mencapai angka Rp1,43 triliun atau 51,57 persen dari pagu sebesar Rp2,77 triliun.
Catur menyampaikan beberapa hal yang mempengaruhi kinerja penyaluran dana desa antara lain keterlambatan penyelesaian RKPDes/APBDes. Menurut Catur hal itu biasanya berkaitan dengan pergantian kepala desa atau tenaga pengelola keuangan yang ada di desa.
Selanjutnya DJPb NTT juga melihat adanya keterlambatan penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahun sebelumnya. Lalu ada juga dugaan pelanggaran hukum, yang mana sering terjadi harus diselesaikan terlebih dahulu pelanggaran hukum tersebut.
Terakhir, keterbatasan akses internet atau jaringan komunikasi.
"Sekarang kita menggunakan sistem yang langsung terhubung dengan internet, sehingga jika aplikasi tidak ada koneksi ke internet maka sangat berpengaruh," ucapnya.
Menyiasati berbagai kendala tersebut,DJPb NTT telah melakukan komunikasi dan diskusi dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) untuk mencari tahu akar masalah di masing-masing kabupaten kota sehingga bisa memberikan solusi langsung ke kepala desa atau pemerintah daerah setempat.
Baca juga: Dana Desa mampu tumbuhkan desa mandiri jadi 11.456 desa, kata Wamendes
DJPb NTT juga melakukan peningkatan kapasitas internal dari desa atau pengelola desa, pelatihan kepala desa, serta pelatihan pengelolaan keuangan.
Baca juga: Realisasi penyaluran dana desa terbesar di Sumba Barat
Baca juga: Dinas PMDP3A Nagekeo: Dana desa tahap satu tersalurkan Rp19 miliar
"Proses monitoring evaluasi telah dilakukan oleh kami dalam proses konsultasi dan pembinaan, sehingga harapannya tahap kedua bisa direalisasikan dengan lebih baik lagi," ucapnya berharap optimis.