Kupang (ANTARA) - Direktur Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntasi Negara (PKN STAN) Evy Mulyani mengatakan pihaknya sudah sukses memberikan pendampingan kepada BUMDes di dua provinsi di tanah air hingga bisa diaudit.
"Dalam konteks nasional sudah ada dua daerah yang BUMDesnya kita dampingi dan sudah bisa diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan regulasinya," kata Evy Mulyani di Kupang, Rabu, (16/10).
Dia mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan usai pembukaan kegiatan bimbingan teknis program akselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan BUM Desa.
Kegiatan yang merupakan kolaborasi Kanwil DJPb NTT dengan Politeknik Keuangan Negara STAN tersebut diikuti 24 perwakilan BUMDes dari Kabupaten Kupang.
"Untuk di NTT ini kami dampingi dari yang paling basic. Setelah dari yang basic kemudian berbagai tahapan kita akan mendampingi sampai dengan diaudit," katanya.
Dia mengatakan dua provinsi yang sudah didampingi sampai tahap diaudit KAP adalah Jawa Timur dan di Banten.
"Di Jawa Timur itu ada 19 kita dampingi untuk siap diaudit dan diproses saat ini, yang di Banten ada 5 sudah selesai diaudit yang sudah dapat opini audit dari KAP," katanya.
Dia menambahkan BUMDes didirikan bukan hanya sekedar mencari profit atau keuntungan tetapi BUMDes ditugaskan untuk mengedepankan peningkatan kesehjahteraan masyarakat desa.
"Jadi kita memahami bahwa BUMDes didirikan bukan hanya sekedar mencari profit atau keuntungan tetapi BUMDes ditugaskan untuk mengedepankan peningkatan kesehjahteraan masyarakat desa
dan akuntabilitas merupakan salah satu kuncinya," kata Evy Mulyana.
Menurut dia, dari seluruh tahapan perencanaan kemudian pelaksanaan penatausahaan pelaporan dan pertangungjawaban keuangan BUMDes kita dorong betul untuk akuntabel.
Baca juga: DJPB sebut pemerintah pusat ingin menata BUMDes di NTT
Ketika sudah akuntabel tentunya kepercayaan stakeholder akan meningkat. Tata kelola menjadi baik, sehingga salah satu prasyarat BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat desa bisa tercapai, katanya menambahkan.
Baca juga: Kerja sama DJPb NTT - PTN STAN tingkatkan SDM pengelola BUMDes di NTT
"Dalam konteks nasional sudah ada dua daerah yang BUMDesnya kita dampingi dan sudah bisa diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan regulasinya," kata Evy Mulyani di Kupang, Rabu, (16/10).
Dia mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan usai pembukaan kegiatan bimbingan teknis program akselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan BUM Desa.
Kegiatan yang merupakan kolaborasi Kanwil DJPb NTT dengan Politeknik Keuangan Negara STAN tersebut diikuti 24 perwakilan BUMDes dari Kabupaten Kupang.
"Untuk di NTT ini kami dampingi dari yang paling basic. Setelah dari yang basic kemudian berbagai tahapan kita akan mendampingi sampai dengan diaudit," katanya.
Dia mengatakan dua provinsi yang sudah didampingi sampai tahap diaudit KAP adalah Jawa Timur dan di Banten.
"Di Jawa Timur itu ada 19 kita dampingi untuk siap diaudit dan diproses saat ini, yang di Banten ada 5 sudah selesai diaudit yang sudah dapat opini audit dari KAP," katanya.
Dia menambahkan BUMDes didirikan bukan hanya sekedar mencari profit atau keuntungan tetapi BUMDes ditugaskan untuk mengedepankan peningkatan kesehjahteraan masyarakat desa.
"Jadi kita memahami bahwa BUMDes didirikan bukan hanya sekedar mencari profit atau keuntungan tetapi BUMDes ditugaskan untuk mengedepankan peningkatan kesehjahteraan masyarakat desa
dan akuntabilitas merupakan salah satu kuncinya," kata Evy Mulyana.
Menurut dia, dari seluruh tahapan perencanaan kemudian pelaksanaan penatausahaan pelaporan dan pertangungjawaban keuangan BUMDes kita dorong betul untuk akuntabel.
Baca juga: DJPB sebut pemerintah pusat ingin menata BUMDes di NTT
Ketika sudah akuntabel tentunya kepercayaan stakeholder akan meningkat. Tata kelola menjadi baik, sehingga salah satu prasyarat BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat desa bisa tercapai, katanya menambahkan.
Baca juga: Kerja sama DJPb NTT - PTN STAN tingkatkan SDM pengelola BUMDes di NTT