Kupang (ANTARA) - Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur (BPMP NTT) mengharapkan adanya kolaborasi Dinas Pendidikan dan Dinas Koperasi memanfaatkan platform Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) untuk memberdayakan UMKM lokal dan meningkatkan efisiensi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Kami terus mendorong kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Koperasi dalam memanfaatkan platform SIPLah untuk memberdayakan UMKM lokal dan meningkatkan efisiensi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)," kata Kepala BPMP NTT Herdiana terkait perkembangan pemanfaatan SIPLah di Kupang, Senin (28/10)
SIPLah adalah platform pengadaan online yang dikembangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memungkinkan sekolah melakukan pengadaan kebutuhan dengan lebih efektif dan transparan.
Penggunaan SIPLah diharapkan juga dapat mempercepat pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya di sektor UMKM NTT.
Menurut Herdiana SIPLah dapat menyederhanakan proses administrasi sekolah, terutama dalam pelaporan BOS yang sering kali membebani guru dan tenaga administrasi sekolah.
"Dengan SIPLah, guru tidak lagi terbebani oleh administrasi yang kompleks. Laporan otomatis yang dihasilkan SIPLah memungkinkan guru lebih fokus pada tugas utama, yaitu mengajar dan mendidik, katanya menjelaskan.
Baca juga: SPM Pendidikan empat kabupaten di NTT dinyatakan tuntas
Baca juga: Kepala BPMP ajak UMKM di NTT bergabung dalam SIPLah
Platform SIPLah juga memastikan bahwa dana BOS yang mencapai 1,6 triliun rupiah untuk wilayah NTT dapat terserap dengan lebih maksimal ke pelaku usaha lokal jika pelaku usaha menggunakan peluang pasar di SIPLah.
Herdiana menambahkan dana BOS sebesar ini bila dialirkan ke UMKM di NTT tentu akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
"Kita tidak ingin dana ini keluar dari NTT hanya karena sekolah masih sulit menemukan barang di wilayah mereka sendiri," katanya.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Vinsensius Triardi Wanggo menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif ini, seraya menyatakan komitmen untuk melibatkan UMKM lokal dalam rantai pengadaan sekolah.
"Kami ingin mendorong sekolah-sekolah di Kabupaten Ende untuk lebih aktif dalam menggunakan SIPLah sebagai wujud dukungan terhadap ekonomi lokal," katanya.
"Jika kita bisa mengutamakan produk-produk UMKM kita sendiri, tentu ini akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat sekitar," ucapnya.
Sementara Kepala Sekolah SD Inpres 1 Tarus Nere Setiawan Lede mengatakan SIPLah telah memberikan banyak kemudahan dalam pengelolaan keuangan dan kebutuhan sekolah.
"Kami sudah merasakan manfaat besar dari SIPLah. Belanja kebutuhan sekolah sekarang jadi lebih mudah dan transparan. Kami tidak perlu lagi melakukan pelaporan yang rumit karena sistem sudah otomatis mencatat semuanya," kata Nere.
"Kami terus mendorong kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Koperasi dalam memanfaatkan platform SIPLah untuk memberdayakan UMKM lokal dan meningkatkan efisiensi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)," kata Kepala BPMP NTT Herdiana terkait perkembangan pemanfaatan SIPLah di Kupang, Senin (28/10)
SIPLah adalah platform pengadaan online yang dikembangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memungkinkan sekolah melakukan pengadaan kebutuhan dengan lebih efektif dan transparan.
Penggunaan SIPLah diharapkan juga dapat mempercepat pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya di sektor UMKM NTT.
Menurut Herdiana SIPLah dapat menyederhanakan proses administrasi sekolah, terutama dalam pelaporan BOS yang sering kali membebani guru dan tenaga administrasi sekolah.
"Dengan SIPLah, guru tidak lagi terbebani oleh administrasi yang kompleks. Laporan otomatis yang dihasilkan SIPLah memungkinkan guru lebih fokus pada tugas utama, yaitu mengajar dan mendidik, katanya menjelaskan.
Baca juga: SPM Pendidikan empat kabupaten di NTT dinyatakan tuntas
Baca juga: Kepala BPMP ajak UMKM di NTT bergabung dalam SIPLah
Platform SIPLah juga memastikan bahwa dana BOS yang mencapai 1,6 triliun rupiah untuk wilayah NTT dapat terserap dengan lebih maksimal ke pelaku usaha lokal jika pelaku usaha menggunakan peluang pasar di SIPLah.
Herdiana menambahkan dana BOS sebesar ini bila dialirkan ke UMKM di NTT tentu akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
"Kita tidak ingin dana ini keluar dari NTT hanya karena sekolah masih sulit menemukan barang di wilayah mereka sendiri," katanya.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende Vinsensius Triardi Wanggo menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif ini, seraya menyatakan komitmen untuk melibatkan UMKM lokal dalam rantai pengadaan sekolah.
"Kami ingin mendorong sekolah-sekolah di Kabupaten Ende untuk lebih aktif dalam menggunakan SIPLah sebagai wujud dukungan terhadap ekonomi lokal," katanya.
"Jika kita bisa mengutamakan produk-produk UMKM kita sendiri, tentu ini akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat sekitar," ucapnya.
Sementara Kepala Sekolah SD Inpres 1 Tarus Nere Setiawan Lede mengatakan SIPLah telah memberikan banyak kemudahan dalam pengelolaan keuangan dan kebutuhan sekolah.
"Kami sudah merasakan manfaat besar dari SIPLah. Belanja kebutuhan sekolah sekarang jadi lebih mudah dan transparan. Kami tidak perlu lagi melakukan pelaporan yang rumit karena sistem sudah otomatis mencatat semuanya," kata Nere.