Kupang (ANTARA) - Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP Provinsi NTT Herdian mengajak pelaku UMKM di provinsi berbasis kepulauan Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk bergabung dan menjadi penyedia barang-barang kebutuhan bagi pendidikan di daerah itu dalam paltform digital Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah).
"Semakin banyak UMKM di NTT bergabung dalam SIPLah maka dana Bantuan Operasoinal Satuan Pendidikan (BOSP) untuk NTT dapat berputar di daerah atau tidak dibelanjakan keluar NTT," kata Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi NTT Herdian di Kupang, Jumat.
Kementerian pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan platform digital Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah). Platform ini dibangun untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasoinal Satuan Pendidikan (BOSP).
Platform tersebut juga bertujuan untuk membantu satuan pendidikan dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik, katanya dalam obrolan bersama media massa di Kupang.
Menurut dia, sistem ini sangat membantu sekolah-sekolah dalam pengelolaan dana BOSP karena setiap berkas terdokumentasi dengan baik untuk kepentingan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSP.
"Di SIPLah, setiap bukti yang dibutuhkan untuk pertanggungjawaban secara otomatis terdokumentasi dan bisa diunduh sehingga memudahkan sekolah dalam membuat pelaporan," katanya.
Sistem ini menurut dia, sangat membantu pihak sekolah agar tidak terjerat dalam kasus hukum seperti yang terjadi selama ini, karena semua laporan penggunaan dana BOSP sudah terdokumentasi dengan baik.
Selain itu, barang dan jasa yang ditawarkan di SIPLah sudah terseleksi dan sesuai dengan kebutuhan Satdik dan SIPLah terintegrasi dengan Dapodik dan akan terus dikembangkan untuk terhubung dengan sistem administrasi lainnya.
Dengan lebih dari 12 juta produk yang dijual di SIPLah, Satdik dapat dengan leluasa menentukan pilihan berdasarkan harga dan kualitas terbaik.
Saat ini SIPLah telah menghubungkan lebih dari 223.000 Satdik dengan 100.000 Penyedia barang dan jasa melalui 15 Mitra pengelola pasar daring dari seluruh Indonesia. Berikut beberapa pengalaman mereka.
Baca juga: Artikel - Menghapus kesenjangan melalui program transformasi sekolah
Dia menjelaskan untuk menjadi mitra dan bergabung dalam SIPLah, UMKM cukup memiliki perusahan atau cukup dengan KTP dan NPWP bagi perorangan.
Baca juga: Anggota Badan Anggaran DPR kritisi realisasi anggaran pendidikan hanya 16 persen
"Kami harapkan ke depan, UMKM-UMKM di NTT dapat bergabung dalam jumlah yang banyak sehingga sekolah di daerah ini dapat berbelanja langsung ke UMKM-UMKM di NTT. Tidak harus belanja keluar NTT," katanya menjelaskan.
