Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas meminta kepada para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) untuk memberikan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat.
"Saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat agar Kemenkum menjadi kementerian terdepan, yang bisa dipercaya," ujar Supratman dalam Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemenkum yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.
Maka dari itu, ia berharap para pimpinan di kantor wilayah agar dapat mengawal implementasi kebijakan nasional, khususnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di daerah.
Menkum mengingatkan, khususnya kepada Kakanwil, bahwa peran mereka sangat krusial sebagai perwakilan Kemenkum di daerah karena merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan di bidang hukum yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Dia menjelaskan, proses seleksi pimpinan kantor wilayah Kemenkum telah melalui serangkaian seleksi yang ketat, yang dipimpin oleh Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) beserta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum.
Baca juga: Menko Kumham rumuskan syarat pemindahan 5 napi anggota "Bali Nine"
Baca juga: Sekjen Kumham bisa akselerasi pelayanan kementerian, kata Menkumham
Dengan sistem yang dibuat oleh Sekjen Kemenkum, kata Supratman, maka di masa yang akan datang, sistem merit akan berjalan semakin baik.
Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan kualifikasi, tanpa membedakan latar belakang.
Tujuan sistem tersebut untuk meningkatkan profesionalisme ASN dan memberikan kepastian karier.
"Ke depannya, saya akan menjadi evaluator bagi Bapak Ibu sekalian. Saya akan mengevaluasi hasil kerja Bapak Ibu sekalian," tuturnya.
Selain memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan terus meningkatkan nya, Mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu pun berpesan kepada seluruh pejabat di kantor wilayah untuk menghindari berbagai praktik tercela.
"Mari bangun sejarah baru di Kementerian Hukum," ucap Supratman menegaskan.
"Saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat agar Kemenkum menjadi kementerian terdepan, yang bisa dipercaya," ujar Supratman dalam Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemenkum yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.
Maka dari itu, ia berharap para pimpinan di kantor wilayah agar dapat mengawal implementasi kebijakan nasional, khususnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di daerah.
Menkum mengingatkan, khususnya kepada Kakanwil, bahwa peran mereka sangat krusial sebagai perwakilan Kemenkum di daerah karena merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan di bidang hukum yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Dia menjelaskan, proses seleksi pimpinan kantor wilayah Kemenkum telah melalui serangkaian seleksi yang ketat, yang dipimpin oleh Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) beserta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum.
Baca juga: Menko Kumham rumuskan syarat pemindahan 5 napi anggota "Bali Nine"
Baca juga: Sekjen Kumham bisa akselerasi pelayanan kementerian, kata Menkumham
Dengan sistem yang dibuat oleh Sekjen Kemenkum, kata Supratman, maka di masa yang akan datang, sistem merit akan berjalan semakin baik.
Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan kualifikasi, tanpa membedakan latar belakang.
Tujuan sistem tersebut untuk meningkatkan profesionalisme ASN dan memberikan kepastian karier.
"Ke depannya, saya akan menjadi evaluator bagi Bapak Ibu sekalian. Saya akan mengevaluasi hasil kerja Bapak Ibu sekalian," tuturnya.
Selain memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan terus meningkatkan nya, Mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu pun berpesan kepada seluruh pejabat di kantor wilayah untuk menghindari berbagai praktik tercela.
"Mari bangun sejarah baru di Kementerian Hukum," ucap Supratman menegaskan.