Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog sedang berada di ambang perubahan signifikan. Rencana revitalisasi yang menempatkan Bulog sebagai badan otonom langsung di bawah Presiden mencerminkan langkah maju dalam memperkuat posisinya sebagai lembaga pangan strategis.
Transformasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyesuaikan peran Bulog dengan kebutuhan zaman, sekaligus memastikan keberpihakannya kepada masyarakat.
Keputusan ini sejalan dengan pandangan bahwa Bulog harus fokus pada pelayanan publik yang optimal, tanpa beban menjadi entitas bisnis yang mencari keuntungan.
Sebagai badan otonom, Bulog akan lebih fleksibel dalam menangani urusan pangan dan logistik nasional, dengan orientasi utama pada stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
Pada masa lalu, khususnya di era Orde Baru, Bulog berperan besar sebagai "penjaga gawang" stabilitas harga pangan melalui kebijakan harga dasar dan harga atap.
Maka, dengan status baru sebagai badan otonom, Bulog berkesempatan untuk kembali memainkan peran tersebut secara lebih efektif, tanpa hambatan birokrasi yang kerap membatasi kinerjanya sebagai BUMN.
Revitalisasi ini adalah angin segar yang telah lama dinantikan. Status baru Bulog memungkinkan lembaga ini untuk lebih fokus pada peran strategisnya, seperti penyaluran bantuan pangan, pengelolaan cadangan pangan pemerintah, serta stabilisasi harga bahan pokok.
Langkah ini juga menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan yang bergantung pada akses pangan yang terjangkau.
Transformasi Bulog
Transformasi Bulog mencakup berbagai program unggulan yang memberikan manfaat nyata. Beberapa program strategis yang sudah dan akan terus dilakukan oleh Bulog mencerminkan keseriusan lembaga ini dalam menjalankan fungsi utamanya.
Pertama, program penyaluran Bantuan Beras Langsung sebesar 10 kilogram per bulan kepada 22 juta keluarga penerima bantuan pangan. Program ini menjadi bukti nyata kontribusi Bulog dalam meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas kebutuhan pangan pokok.
Kedua, Bulog terus menyalurkan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) melalui lebih dari 26 ribu warung dan kios di pasar-pasar serta outlet binaan di lokasi yang terjangkau konsumen.
Kerja sama dengan pengecer terus ditingkatkan sehingga titik penjualan tersebar lebih luas mendekati konsumen akhir. Sampai akhir Februari 2024, sekitar 352 ribu ton beras telah disalurkan.
Ketiga, Bulog menambah stok di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dan bekerja sama dengan PT Food Station Jakarta, baik untuk stok beras SPHP maupun beras premium (komersial).
Hal ini berhasil meningkatkan stok beras di PIBC dari 30 ribu ton menjadi 37 ribu ton, sebuah capaian yang signifikan dalam upaya menjaga stabilitas pasokan.
Keempat, penyaluran beras SPHP dan beras premium juga dilakukan melalui jaringan ritel modern, baik nasional maupun lokal. Selama Januari hingga Februari 2024, Bulog telah menyalurkan puluhan ribu ton beras ke jaringan ritel modern, memastikan aksesibilitas pangan bagi masyarakat perkotaan.
Kelima, program Bulog SIAGA (akSI jAga harGA) menjadi inovasi penting dengan penjualan langsung ke konsumen di lokasi strategis. Program ini berhasil menjangkau hampir seluruh kelurahan di DKI Jakarta dan sekitarnya dengan total 52 titik penjualan, yang direncanakan meningkat hingga 100 titik di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Keenam, Bulog terus mengamankan stok pemerintah melalui pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) serta pengelolaan komoditas pangan komersial. Langkah ini memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga hingga akhir tahun.
Ketujuh, Bulog aktif memantau panen di sentra-sentra produksi untuk memastikan penyerapan gabah dan beras dalam negeri. Upaya ini tidak hanya memperkuat CPP tetapi juga mendukung petani lokal melalui pembelian hasil panen mereka dengan harga yang layak.
Keberdayaan Bulog
Dengan revitalisasi ini, Bulog diharapkan mampu lebih fokus pada tujuan utamanya, yakni memastikan bahwa kebutuhan pangan rakyat terpenuhi dengan harga yang stabil dan terjangkau.
Transformasi ini juga memberikan kesempatan bagi Bulog untuk beradaptasi dengan tantangan baru, termasuk ancaman perubahan iklim, dinamika pasar global, dan fluktuasi harga komoditas internasional.
Keberhasilan Bulog tidak hanya menjadi bukti dari keefektifan transformasi kelembagaan ini, tetapi juga cerminan dari komitmen pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.
Pemerintah, sebagai penanggung jawab utama dalam ketahanan pangan, harus terus mendukung Bulog dalam mengatasi tantangan yang ada, baik melalui regulasi yang mendukung, anggaran yang memadai, maupun koordinasi lintas sektor yang lebih efektif.
Namun, revitalisasi ini juga menuntut peningkatan kapasitas internal Bulog. Sebagai badan otonom, Bulog harus mampu mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi secara efisien.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama agar kepercayaan publik terhadap Bulog tetap terjaga.
Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, harus terus diperkuat untuk mendukung pencapaian target nasional.
Baca juga: Telaah - Segelas es teh dan martabat yang tak terbeli
Semoga, dengan status baru sebagai badan otonom nantinya, Bulog semakin mampu melanjutkan perannya sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional, sekaligus menjadi garda terdepan dalam menjamin stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan.
Baca juga: Opini - Menciptakan pekerjaan layak untuk semua
Keberdayaan Bulog inilah yang menjadi harapan besar bagi masyarakat Indonesia.
*) Penulis adalah Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menguji Keberdayaan Bulog
Transformasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyesuaikan peran Bulog dengan kebutuhan zaman, sekaligus memastikan keberpihakannya kepada masyarakat.
Keputusan ini sejalan dengan pandangan bahwa Bulog harus fokus pada pelayanan publik yang optimal, tanpa beban menjadi entitas bisnis yang mencari keuntungan.
Sebagai badan otonom, Bulog akan lebih fleksibel dalam menangani urusan pangan dan logistik nasional, dengan orientasi utama pada stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
Pada masa lalu, khususnya di era Orde Baru, Bulog berperan besar sebagai "penjaga gawang" stabilitas harga pangan melalui kebijakan harga dasar dan harga atap.
Maka, dengan status baru sebagai badan otonom, Bulog berkesempatan untuk kembali memainkan peran tersebut secara lebih efektif, tanpa hambatan birokrasi yang kerap membatasi kinerjanya sebagai BUMN.
Revitalisasi ini adalah angin segar yang telah lama dinantikan. Status baru Bulog memungkinkan lembaga ini untuk lebih fokus pada peran strategisnya, seperti penyaluran bantuan pangan, pengelolaan cadangan pangan pemerintah, serta stabilisasi harga bahan pokok.
Langkah ini juga menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan yang bergantung pada akses pangan yang terjangkau.
Transformasi Bulog
Transformasi Bulog mencakup berbagai program unggulan yang memberikan manfaat nyata. Beberapa program strategis yang sudah dan akan terus dilakukan oleh Bulog mencerminkan keseriusan lembaga ini dalam menjalankan fungsi utamanya.
Pertama, program penyaluran Bantuan Beras Langsung sebesar 10 kilogram per bulan kepada 22 juta keluarga penerima bantuan pangan. Program ini menjadi bukti nyata kontribusi Bulog dalam meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas kebutuhan pangan pokok.
Kedua, Bulog terus menyalurkan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) melalui lebih dari 26 ribu warung dan kios di pasar-pasar serta outlet binaan di lokasi yang terjangkau konsumen.
Kerja sama dengan pengecer terus ditingkatkan sehingga titik penjualan tersebar lebih luas mendekati konsumen akhir. Sampai akhir Februari 2024, sekitar 352 ribu ton beras telah disalurkan.
Ketiga, Bulog menambah stok di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dan bekerja sama dengan PT Food Station Jakarta, baik untuk stok beras SPHP maupun beras premium (komersial).
Hal ini berhasil meningkatkan stok beras di PIBC dari 30 ribu ton menjadi 37 ribu ton, sebuah capaian yang signifikan dalam upaya menjaga stabilitas pasokan.
Keempat, penyaluran beras SPHP dan beras premium juga dilakukan melalui jaringan ritel modern, baik nasional maupun lokal. Selama Januari hingga Februari 2024, Bulog telah menyalurkan puluhan ribu ton beras ke jaringan ritel modern, memastikan aksesibilitas pangan bagi masyarakat perkotaan.
Kelima, program Bulog SIAGA (akSI jAga harGA) menjadi inovasi penting dengan penjualan langsung ke konsumen di lokasi strategis. Program ini berhasil menjangkau hampir seluruh kelurahan di DKI Jakarta dan sekitarnya dengan total 52 titik penjualan, yang direncanakan meningkat hingga 100 titik di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Keenam, Bulog terus mengamankan stok pemerintah melalui pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) serta pengelolaan komoditas pangan komersial. Langkah ini memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga hingga akhir tahun.
Ketujuh, Bulog aktif memantau panen di sentra-sentra produksi untuk memastikan penyerapan gabah dan beras dalam negeri. Upaya ini tidak hanya memperkuat CPP tetapi juga mendukung petani lokal melalui pembelian hasil panen mereka dengan harga yang layak.
Keberdayaan Bulog
Dengan revitalisasi ini, Bulog diharapkan mampu lebih fokus pada tujuan utamanya, yakni memastikan bahwa kebutuhan pangan rakyat terpenuhi dengan harga yang stabil dan terjangkau.
Transformasi ini juga memberikan kesempatan bagi Bulog untuk beradaptasi dengan tantangan baru, termasuk ancaman perubahan iklim, dinamika pasar global, dan fluktuasi harga komoditas internasional.
Keberhasilan Bulog tidak hanya menjadi bukti dari keefektifan transformasi kelembagaan ini, tetapi juga cerminan dari komitmen pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.
Pemerintah, sebagai penanggung jawab utama dalam ketahanan pangan, harus terus mendukung Bulog dalam mengatasi tantangan yang ada, baik melalui regulasi yang mendukung, anggaran yang memadai, maupun koordinasi lintas sektor yang lebih efektif.
Namun, revitalisasi ini juga menuntut peningkatan kapasitas internal Bulog. Sebagai badan otonom, Bulog harus mampu mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi secara efisien.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama agar kepercayaan publik terhadap Bulog tetap terjaga.
Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, harus terus diperkuat untuk mendukung pencapaian target nasional.
Baca juga: Telaah - Segelas es teh dan martabat yang tak terbeli
Semoga, dengan status baru sebagai badan otonom nantinya, Bulog semakin mampu melanjutkan perannya sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional, sekaligus menjadi garda terdepan dalam menjamin stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan.
Baca juga: Opini - Menciptakan pekerjaan layak untuk semua
Keberdayaan Bulog inilah yang menjadi harapan besar bagi masyarakat Indonesia.
*) Penulis adalah Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menguji Keberdayaan Bulog