Kupang (ANTARA) - Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengimbau 22 kepala daerah di provinsi yang baru dilantik agar mengurangi perayaan pesta serta syukuran yang sudah menjadi budaya dari wilayah ini.
"Kemudian juga penjemputan dan seremoni lain yang berlebihan yang berdampak pada pengeluaran keuangan daerah," kata Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman NTT Darius Beda Daton di Kupang, Jumat.
Menurut dia, hal ini sebagai bagian atau sebagai wujud empati pemerintah kepada sebagian warga NTT yang terkategori miskin dan miskin ekstrem.
"Saat ini menjadi kepala daerah pada periode ini jauh lebih sulit dari kepala daerah periode sebelumnya. Hal ini karena situasi ekonomi global dan efisiensi anggaran yang ketat dari pemerintah saat ini yang berdampak pada berkurangnya transfer daerah dari pusat," ujarnya.
Darius berharap para pemimpin daerah yang baru agar tetap semangat melayani dalam segala keterbatasan yang ada.
"Pesta pilkada sudah selesai, dan saatnya bekerja dan melayani masyarakat karena waktu lima tahun itu sangat cepat," ujarnya.
Dia mengingatkan kepada para kepala daerah juga untuk melakukan konsolidasi birokrasi. Sebab mungkin saja selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung, birokrasi daerah terkotak-kotak mengikuti pilihan masing-masing.
"Hal yang biasa dalam suatu kompetisi. Jangan biarkan mereka terus berkeping-keping hingga lima tahun sehingga mengganggu proses pencapaian visi misi," ujar dia.
Oleh karena itu, dia mengimbau pimpinan daerah ini untuk menyatukan dan merangkul yang terkotak-kotak sebab birokrat adalah otak birokrasi yang akan melaksanakan visi misi kepala daerah.
Darius juga meminta para kepala daerah agar melakukan efisiensi APBD, khususnya pada belanja operasional dan agar diarahkan untuk pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan.
Menurut dia, efisiensi tersebut dimulai dari jabatan kepala daerah sebagai teladan utama yang selanjutnya harus diikuti seluruh perangkat daerah masing-masing.
"Terima kasih atas kerelaan dan pengorbanan diri menjadi pelayanan bagi seluruh warga di provinsi dan kabupaten/kota masing-masing selama lima tahun ke depan," ujar dia.