Kupang (ANTARA) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Nusa Tenggara Timur berharap ada stimulan dari pemerintah pusat bagi hotel-hotel yang terkena dampak dari adanya efisiensi anggaran.
"Harapannya pemerintah akan bantu dengan stimulan sehingga tidak ada hotel yang memecat karyawannya apalagi sampai gulung tikar," kata Ketua BPD PHRI NTT Robby Rawis di Kupang, Kamis.
Hal ini disampaikannya terkait dampak dari efisiensi anggaran yang berpengaruh pada semua sektor di NTT, mulai dari pariwisata, restoran hingga perhotelan.
Robby mengatakan bahwa saat ini persentase tingkat keterisian kamar hotel atau okupansi perhotelan di NTT turun sebesar 20 hingga 35 persen.
Jika hal ini terus terjadi, otomatis hotel akan merugi, karena tidak ada tamu. Sementara pihak perhotelan harus membayar listrik.
"Karena itu kami sudah imbau kepada hotel-hotel untuk hemat listrik, hotel-hotel yang punya tiga lift setidaknya pakai satu lift saja, agar tidak membengkak pembayaran listrik," ujar dia.
Merujuk pada informasi yang diterima dari beberapa hotel, kegiatan pemerintah di hotel-hotel 50 sampai 60 persen itu dibatalkan.
Saat ini karyawan hotel masih menerima upah seperti biasa. Namun dikhawatirkan pada Maret hingga puncaknya April akan muncul gelombang PHK bagi karyawan di usaha perhotelan, karena kurangnya tamu.
Sekretaris BPD PHRI NTT Miachael Tamara menambahkan bahwa saat ini beberapa hotel besar di Kota Kupang juga sudah menerima informasi pembatalan dari pemerintahan.
"Kita di BPD juga sudah menyalurkan aspirasi ke BPP agar bisa menyampaikan ke pemerintah agar ada kebijakan tersendiri bagi sektor perhotelan," ujar dia.
Dia juga setuju agar ada stimulus dari pemerintah untuk perhotelan, apalagi di wilayah Kota Kupang sendiri, yang diandalkan saat ini adalah MICE.