Kupang (ANTARA) - Penyaluran kredit perbankan di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk usaha non produktif seperti kredit untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan konsumsi rumah tangga di wilayah provinsi berbasis kepulauan ini mencapai Rp17 triliun.
Kepala Sub Bagian Pengawasan Bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Suryanto Nur Bagus kepada Antara di Kupang, Senin (29/4) mengatakan penyaluran kredit sektor non produktif ini menempati porsi terbesar sekitar 61 persen.
Sementara kredit untuk sektor perdagangan besar dan eceran, kata Nur Bagus, sekitar Rp7 triliun atau 24,47 persen, dan sektor konstruksi paling kecil senilai Rp674 miliar atau 2,35 persen.
"Secara umum tampak bahwa memang penyaluran kredit kita masih didominasi untuk kebutuhan konsumsi, untuk sektor produktifnya belum bergerak signifikan," katanya.
Menurutnya, penyaluran kredit dari perbankan ini sesuai dengan kondisi permintaan pasar (market) yang lebih besar untuk tujuan konsumsi dalam rumah tangga.
Ia mengatakan, pihaknya memang terus mendorong agar perbankan memaksimalkan penyaluran kredit pada sektor produktif agar semakin menumbuhkan ekonomi masyarakat. "Namun kondisi ini tidak terlepas dari sisi market perbankan dengan mempertimbangkan resiko kredit macet ketika menyalurkan kredit," katanya.
Suyanto menambahkan, namun di sisi lain, kondisi rasio kredit macet atau net perfoming loan (NPL) di provinsi setempat tergolong masih aman sebesar 2,35 persen.
"Rasio NPL ini masih lebih rendah dari nasional sebesar 2,59 persen, selain itu kondisi ini masih lebih baik dibandingkan provinsi lain di wilayah Indonesia timur," katanya.
Baca juga: Penyaluran kredit perbankan di NTT mencapai Rp29,2 triliun
Baca juga: Kredit Perbankan untuk UMKM Capai Rp7,3 Triliun
Kepala Sub Bagian Pengawasan Bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Suryanto Nur Bagus kepada Antara di Kupang, Senin (29/4) mengatakan penyaluran kredit sektor non produktif ini menempati porsi terbesar sekitar 61 persen.
Sementara kredit untuk sektor perdagangan besar dan eceran, kata Nur Bagus, sekitar Rp7 triliun atau 24,47 persen, dan sektor konstruksi paling kecil senilai Rp674 miliar atau 2,35 persen.
"Secara umum tampak bahwa memang penyaluran kredit kita masih didominasi untuk kebutuhan konsumsi, untuk sektor produktifnya belum bergerak signifikan," katanya.
Menurutnya, penyaluran kredit dari perbankan ini sesuai dengan kondisi permintaan pasar (market) yang lebih besar untuk tujuan konsumsi dalam rumah tangga.
Ia mengatakan, pihaknya memang terus mendorong agar perbankan memaksimalkan penyaluran kredit pada sektor produktif agar semakin menumbuhkan ekonomi masyarakat. "Namun kondisi ini tidak terlepas dari sisi market perbankan dengan mempertimbangkan resiko kredit macet ketika menyalurkan kredit," katanya.
Suyanto menambahkan, namun di sisi lain, kondisi rasio kredit macet atau net perfoming loan (NPL) di provinsi setempat tergolong masih aman sebesar 2,35 persen.
"Rasio NPL ini masih lebih rendah dari nasional sebesar 2,59 persen, selain itu kondisi ini masih lebih baik dibandingkan provinsi lain di wilayah Indonesia timur," katanya.
Baca juga: Penyaluran kredit perbankan di NTT mencapai Rp29,2 triliun
Baca juga: Kredit Perbankan untuk UMKM Capai Rp7,3 Triliun