Ke mana arah kebijakan BI saat rupiah tertekan?

Jakarta (ANTARA) - Pelemahan rupiah bukan hanya soal angka di layar perdagangan valuta asing. Kondisi ini berdampak pada harga barang impor, biaya energi, dan juga memengaruhi pandangan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Ketika rupiah jatuh, ibu rumah tangga juga turut merasakannya, setelah mendapati harga roti atau mi naik, karena bahan baku gandum harus diimpor. Belum lagi transmisi ke biaya yang harus diemban pengusaha kecil, ketika harga kedelai naik, atau harga plastik untuk industri melonjak. Bahkan, obat-obatan pun tak luput, karena bahan baku farmasi Indonesia sebagian besar masih didatangkan dari luar.

Pada awal Mei 2026, rupiah melemah ke titik terendah sepanjang sejarah di Rp 17.425 per dolar AS. Setelah itu, rupiah sempat menguat dua hari berturut-turut, hingga mencapai Rp 17.362 per dolar AS.

Hingga 19 Mei 2025, rupiah kembali melemah menyentuh Rp17.700 dolar AS. Jika mengalkulasi data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) BI sejak 2 Januari hingga 18 Mei 2026, pelemahan nilai tukar rupiah mencapai 5,8 persen secara tahun kalender berjalan (year to date/ytd).

Nilai tukar mata uang bergerak bukan hanya karena permintaan dan penawaran valas, tapi juga oleh ekspetasi investor global yang sering bergerak melewati fundamental ekonomi itu sendiri.

Ada dua lapisan yang biasanya bekerja bersamaan dalam memengaruhi nilai tukar. Lapisan pertama adalah eksternal. Ketika dolar AS menguat karena kebijakan suku bunga Bank Sentral Federal Reserve atau ketidakpastian geopolitik, maka akan terjadi perpindahan arus modal asing dari emerging market karena arus modal akan kembali ke aset yang dianggap lebih aman. Alhasil, likuiditas valas di dalam negeri menurun yang menyebabkan permintaan meningkat, sehingga nilai rupiah melemah.

Lapisan kedua adalah domestik. Untuk memenuhi kebutuhan energi, industri, dan sebagian kebutuhan pangan, Indonesia masih mengandalkan impor. Hal itu menyebabkan permintaan terhadap dolar AS dari dalam negeri cukup tinggi dan terus-menerus. Selain itu, ekspor Indonesia juga masih banyak yang berupa bahan mentah, sehingga harganya fluktuatif.

Dua lapisan tersebut bertemu dalam satu muara yang menghasilkan kesimpulan bahwa nilai tukar rupiah, bukan hanya tanggung jawab satu lembaga saja, namun harus dijaga dengan sinergi dan kolaborasi dari lembaga yang bertanggung jawab di moneter, fiskal, dan sektor riil.

Pemikiran Fiscal Theory of the Price Level (FTPL) menjelaskan bahwa penentuan tingkat harga bergantung pada evolusi variabel-variabel fiskal saat ini dan di masa mendatang. Misalnya, belanja pemerintah hari ini harus diimbangi oleh penerimaan pajak yang lebih tinggi di masa depan. Jika tidak, yang terdampak adalah tingkat harga, dan pada negara ekonomi terbuka seperti Indonesia, nilai tukar.

Sebagai negara ekonomi terbuka, nilai tukar mata uang juga dipengaruhi ekspektasi pasar, arus modal, kebijakan fiskal, hingga kondisi neraca pembayaran dan transaksi berjalan. Neraca perdagangan Indonesia memang mencatat surplus beruntun sejak beberapa tahun silam, namun kondisi neraca transaksi berjalan masih tercatat defisit.

Stabilitas rupiah jangka panjang juga bergantung pada fondasi ekonomi yang lebih dalam, dan fondasi itu sebagian besar dibangun oleh kebijakan pemerintah, bukan kebijakan moneter.

Ada beberapa langkah konkret yang bisa memperkuat fondasi tersebut. Langkah tersebut, seperti memperkuat ketahanan energi domestik kebutuhan impor energi berkurang, sehingga dapat menurunkan kewajiban pembayaran menggunakan dolar AS.

Selama Indonesia harus mengimpor energi dalam jumlah besar, kebutuhan dolar akan selalu tinggi. Investasi serius pada energi terbarukan dan efisiensi energi juga dapat mengurangi tekanan struktural pada rupiah.

Langkah lainnya adalah mendorong hilirisasi lebih dalam. Ekspor komoditas mentah membuat devisa yang masuk bergantung pada harga global, yang tidak bisa dikendalikan. Dengan semakin banyak produk yang diekspor dalam bentuk olahan, maka semakin aliran devisa masuk dapat lebih stabil untuk menjadi bantalan rupiah.

Satu hal lagi yang sering mengemuka dalam beberapa waktu terakhir adalah kredibilitas instrumen fiskal. Investor membaca APBN dengan sangat teliti. Defisit harus dikelola dengan baik, belanja harus diarahkan untuk sektor produktif yang mendorong pertumbuhan, kebijakan subsidi juga harus konsisten tepat sasaran, dan sinyal pengelolaan utang yang pruden, dapat membentuk persepsi pasar terhadap risiko Indonesia. Ketika persepsi itu positif, arus modal asing lebih stabil dan tekanan pada rupiah berkurang.



Menaikkan suku bunga?

Pada awal Mei lalu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengumumkan tujuh instrumen stabilisasi, yakni intervensi di pasar spot domestik, domestic non-deliverable forward (DNDF), NDF luar negeri, pembelian surat berharga negara (SBN), penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), penguatan pengawasan transaksi dolar, hingga pembatasan pembelian dolar tanpa underlying dari 100.000 dolar AS per bulan menjadi 50.000 dolar AS per bulan yang akan diturunkan lagi menjadi 25.000 dolar AS.

Langkah BI mengaktifkan tujuh instrumen sekaligus adalah sinyal bahwa tekanan yang dihadapi benar-benar luar biasa, dan bahwa satu atau dua langkah saja tidak cukup.

Sejak Desember 2025, cadangan devisa Indonesia telah berkurang sekitar 10 miliar dolar AS, dari sekitar 156,5 miliar dollar AS menjadi 146,2 miliar dollar AS per akhir April 2026. Meskipun angka ini setara dengan sekitar 114 persen dari ukuran kecukupan cadangan devisa, berdasarkan standar IMF, namun tren penurunan yang konsisten selama empat bulan berturut-turut adalah sinyal yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Memang, selama rupiah melemah, tapi inflasi masih terkendali, BI masih punya alasan untuk menahan suku bunga. Namun, jika pelemahan rupiah terjadi berkelanjutan, maka dampaknya akan meningkatkan harga barang impor, dari bahan baku industri, hingga pangan dan energi yang juga berdampak ke inflasi. Jika tekanan ini cukup besar dan berlangsung cukup lama, inflasi bisa menembus batas atas target 3,5 persen secara konsisten. Di titik tersebut kalkulasi untuk arah kebijakan suku bunga bank sentral bisa berubah.

Selama 2025, BI mempertahankan kebijakan moneter yang pro pertumbuhan. Dengan kalkulasi dan dinamika terakhir, terbuka kembali kemungkinan kebijakan bank sentral untuk mengarah ke pro-stabilitas.

Beberapa lembaga riset, termasuk Permata Institute for Economic Research, sudah memproyeksikan kemungkinan kenaikan 25 basis poin dari 4,75 persen menjadi 5 persen dalam semester I 2026 yang berarti Mei ini atau Juni 2026.

Tentu, kenaikan suku bunga bukan tanpa konsekuensi. Pertumbuhan kredit bisa melambat karena biaya pinjaman naik, dan memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi. Karena itu keputusan ini selalu ditimbang dengan sangat hati-hati, mencari titik di mana biaya menaikkan lebih kecil dari biaya tidak menaikkan.

Rapat Dewan Gubernur BI 19 Mei hingga 20 Mei 2026 hari ini menjadi salah satu momen paling dinantikan. Bukan hanya soal angka yang akan diumumkan, tapi soal sinyal ke mana arah kebijakan moneter Indonesia dalam menghadapi tekanan yang terus bereskalasi.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Tekanan rupiah, ke mana arah kebijakan BI ?